Oleh: Fakhrurijal Muayis
Direktur Eksekutif Democracy Institute
KONTRANARASI.COM — Kalau kita bicara soal siapa yang layak jadi Wakil Presiden pengganti, pertanyaannya sebenarnya sederhana: kita mau mengulang drama yang sama, atau kita mau beres?
Polemik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan cuma soal satu orang. Ini soal bagaimana proses politik kita ke depan mau dijalankan. Apakah kita mau terus terjebak dalam perdebatan soal dokumen, keabsahan, dan legitimasi yang tidak pernah selesai, atau kita mau pindah ke perdebatan yang lebih sehat, yaitu soal kerja, kebijakan, dan hasil?
Bagi Democracy Institute, jawabannya jelas. Kita butuh sosok pengganti yang tidak membuat publik harus kembali melakukan riset ulang dari nol. Sosok yang datanya bisa dicek, rekam jejaknya bisa ditelusuri, dan kariernya bisa dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kita tidak lagi hidup di zaman ketika narasi sudah cukup. Hari ini, semua orang bisa membandingkan klaim dengan fakta dalam hitungan detik. Pemimpin yang layak adalah pemimpin yang tidak takut dicek.
Dalam konteks itu, nama Agus Harimurti Yudhoyono layak masuk dalam pembahasan secara rasional. Bukan karena ia sempurna, tidak ada politisi yang sempurna, tetapi karena profilnya memenuhi standar dasar yang seharusnya dimiliki seorang Wakil Presiden.
Pertama, dari sisi administrasi dan hukum, AHY tidak membawa persoalan. Riwayat pendidikan dan karier militernya tercatat dan bisa dicek publik. Di era ketika semua informasi bisa ditelusuri dengan mudah, hal ini penting. Wakil Presiden tidak boleh lagi menjadi sosok yang setiap minggu harus klarifikasi soal dokumennya sendiri. Energi negara terlalu besar untuk dihabiskan hanya untuk menjelaskan masa lalu, sementara pekerjaan untuk masa depan menunggu untuk dikerjakan.
Kedua, dari sisi pengalaman, AHY bukan sosok yang tiba-tiba muncul. Ia pernah berada di dalam pemerintahan sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Ia juga memimpin partai politik sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Dua posisi itu memberi gambaran yang cukup jelas: ia paham bagaimana birokrasi bekerja, paham bagaimana koordinasi antarlembaga dibangun, dan paham bagaimana komunikasi politik dijaga agar tidak berubah menjadi konflik terbuka. Ini soal kompetensi, bukan soal kedekatan atau gimmick.
Ketiga, dari sisi cara berpolitik, AHY cenderung memilih pendekatan yang moderat. Ia tidak membangun karier dengan menyerang pihak lain, tidak memelihara polarisasi, dan tidak menjadikan kontroversi sebagai strategi. Kita sudah terlalu sering melihat politik yang dibangun dari drama dan saling serang. Yang kita butuhkan sekarang adalah politik yang membosankan dalam arti positif: tertib, terukur, dan tidak menimbulkan kegaduhan baru setiap minggu.
Keempat, dan ini yang sering dilupakan, AHY berada di posisi yang memungkinkan ia bekerja secara kolektif. Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, ia tidak perlu membangun legitimasi dari nol. Ia sudah berada di dalam sistem, sudah memahami arah kebijakan Presiden Prabowo, dan bisa langsung melanjutkan kerja tanpa masa adaptasi yang panjang. Dalam situasi transisi, hal ini penting agar roda pemerintahan tidak berhenti hanya karena pergantian satu jabatan.
Tentu saja, mendukung AHY bukan berarti menutup mata terhadap kritik. Sebagai figur publik, ia tetap harus dikritik, tetap harus diawasi, dan tetap harus dituntut kinerjanya. Kita tidak butuh pemimpin yang dipuja-puja. Kita butuh pemimpin yang bisa dikritik secara terbuka dan tetap bekerja dengan baik setelah dikritik. Justru di situlah ukuran kelayakan seorang pemimpin di era sekarang, bukan seberapa banyak pujian yang ia terima, tetapi seberapa siap ia menerima pengawasan.
Karena itu, Democracy Institute menilai wajar apabila Presiden Prabowo Subianto memasukkan nama AHY sebagai salah satu calon yang diusulkan kepada MPR, sesuai mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden dan MPR, melalui proses yang transparan dan sesuai konstitusi. Kami tidak meminta proses yang dipercepat secara serampangan, kami meminta proses yang tertib, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.
Pada akhirnya, pergantian Wakil Presiden ini bukan soal siapa yang paling viral atau siapa yang paling didukung buzzer. Ini soal siapa yang bisa membuat Indonesia kembali fokus pada hal-hal yang penting: lapangan kerja, pendidikan, biaya hidup, dan masa depan. Kalau kita ingin move on dari polemik, kita harus memilih sosok yang tidak membawa polemik baru.
Dalam kerangka berpikir yang rasional seperti itu, AHY adalah pilihan yang masuk akal.
