KONTRANARASI.COM – Polemik keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Provinsi Maluku, terus menjadi perhatian publik. Menyikapi hal itu, Panji Kilbuti menegaskan bahwa penyaluran gaji harus tetap berpegang pada mekanisme yang berlaku, sebab setiap pencairan keuangan daerah menuntut dasar administrasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut pengamatan Panji Kilbuti, keterlambatan pembayaran gaji PPPK paruh waktu tidak hanya terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur. Persoalan serupa juga dialami sejumlah daerah lain di Indonesia, di antaranya Kabupaten Buru Selatan (Maluku), Kabupaten Kampar (Riau), Kabupaten Bireuen (Aceh), Kabupaten Pidie (Aceh), serta beberapa kabupaten/kota lainnya. Fakta ini menunjukkan bahwa keterlambatan tersebut bukan semata persoalan lokal, melainkan tantangan bersama dalam pelaksanaan pengelolaan PPPK paruh waktu di berbagai daerah.
Ia menjelaskan, penyebab keterlambatan di banyak daerah tersebut umumnya berkaitan dengan kendala verifikasi dan penyesuaian data administrasi. Kendala itu antara lain selisih jumlah pegawai antara laporan kinerja dan daftar absensi di sejumlah unit kerja, proses pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), serta penyediaan surat keterangan aktif bekerja bagi pegawai. Selama data-data tersebut belum sinkron dan lengkap, proses verifikasi tidak dapat dituntaskan dan pembayaran pun tertunda,”Ujar. Selasa (10/11/2026).
Kondisi yang sama juga terjadi pada pembayaran gaji PPPK paruh waktu di Kabupaten Seram Bagian Timur. Selisih data dan belum lengkapnya dokumen pendukung di sejumlah unit kerja menjadi faktor yang menghambat proses pencairan. Dengan demikian, keterlambatan yang terjadi berakar pada persoalan kelengkapan administrasi, bukan pada ketiadaan kemauan pemerintah daerah.
Panji Kilbuti menekankan bahwa pencairan anggaran gaji PPPK paruh waktu di Kabupaten Seram Bagian Timur baru dapat dilakukan setelah seluruh data administrasi pendukung dilengkapi. Apabila Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur memaksakan pembayaran tanpa kelengkapan administrasi, hal itu berpotensi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pencairan tanpa dukungan administrasi yang lengkap dapat diindikasikan sebagai tindakan yang mengarah pada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), sehingga justru menyeret pemerintah daerah ke dalam masalah hukum.
Berangkat dari risiko tersebut, Kilbuti meluruskan anggapan bahwa Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tidak mau membayar gaji PPPK paruh waktu. Menurutnya, pemahaman itu keliru. Desakan agar pemerintah mempercepat pembayaran tanpa kelengkapan administrasi pun dinilai kurang tepat, karena dapat mendorong pemerintah daerah melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Percepatan pembayaran seharusnya ditempuh dengan mempercepat pemenuhan persyaratan, bukan dengan melewati prosedur.
Karena itu, Kilbuti mengajak masyarakat, khususnya para pegawai PPPK paruh waktu di Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk bersama-sama mendukung pemerintah daerah mempercepat pembayaran gaji. Dukungan tersebut diwujudkan dengan memenuhi seluruh persyaratan pencairan, mulai dari daftar absensi, surat keterangan aktif bekerja pada setiap unit kerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing, hingga dokumen pendukung lainnya. Dengan kelengkapan administrasi yang terpenuhi, proses verifikasi dapat berjalan lancar, gaji dapat segera disalurkan, dan pemerintah daerah terhindar dari risiko pelanggaran hukum.
