KONTRANARASI.COM – Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan stabilitas nasional di tengah berbagai dinamika politik dan pemerintahan. Organisasi tersebut menilai kondisi Indonesia saat ini masih berjalan relatif stabil, meskipun sejumlah tantangan pembangunan tetap perlu menjadi perhatian bersama.
Pandangan itu disampaikan Wakil Ketua Umum PP GPI, Martho Zaini Warat. Ia mengapresiasi berbagai upaya pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan sekaligus mengajak masyarakat untuk mengedepankan sikap konstruktif dalam menyikapi perkembangan situasi nasional.
Menurut Martho, masyarakat sebaiknya tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, terlebih jika informasi tersebut berpotensi memicu kegaduhan dan merusak persatuan bangsa.
Secara khusus, PP GPI menyampaikan kecaman terhadap beredarnya informasi yang belum terverifikasi mengenai isu pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh Sufmi Dasco Ahmad.
Martho menegaskan bahwa penyebaran informasi yang mencatut nama tokoh politik tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan tindakan yang berpotensi menyesatkan masyarakat.
“Kami PP GPI mengecam keras penyebaran isu hoaks yang mencatut nama Sufmi Dasco Ahmad, yang kabarnya akan menggantikan Gibran. Pada prinsipnya, GPI sangat-sangat mengecam isu hoaks tersebut. Jangan membuat gaduh ruang publik. Kami akan menelusuri siapa pihak yang berada di balik penyebaran isu menyesatkan ini,” tegas Martho, Sabtu (7/11/2026).
Ia menjelaskan, penyebaran kabar bohong yang berkaitan dengan isu politik dan ketatanegaraan dapat memicu kesalahpahaman, meningkatkan keresahan masyarakat, serta memperkeruh suasana politik nasional.
Karena itu, PP GPI menyatakan akan melakukan penelusuran terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyebaran informasi tersebut. Apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai adanya pelanggaran hukum, organisasi tersebut membuka kemungkinan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Selain menyampaikan kecaman, PP GPI juga mengimbau masyarakat, kader organisasi, serta seluruh pengguna media sosial agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.
Terdapat empat poin utama yang menjadi perhatian PP GPI, yakni:
Mengedepankan pandangan positif dan objektif dalam menyikapi kondisi pemerintahan serta perkembangan nasional.
Memastikan kebenaran setiap informasi sebelum membagikannya melalui media sosial.
Tidak menyebarluaskan berita yang tidak memiliki sumber jelas maupun dasar informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Melaporkan konten yang terindikasi hoaks melalui mekanisme pengaduan platform digital maupun kepada pihak berwenang.
Martho menegaskan, menjaga stabilitas dan persatuan bangsa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
PP GPI berharap ruang publik Indonesia tetap menjadi ruang komunikasi yang sehat, kritis, dan beradab, bukan tempat berkembangnya informasi palsu yang dapat memecah belah masyarakat.
“Persatuan bangsa harus kita jaga bersama. Jangan sampai masyarakat diadu domba oleh informasi yang belum tentu benar. Mari kita kedepankan akal sehat, verifikasi informasi, dan menjaga suasana nasional tetap kondusif,” demikian sikap PP GPI.
