KONTRANARASI.COM – Persoalan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu pekerjaan besar yang harus mendapatkan perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sampang. Kondisi sejumlah ruas jalan, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, membutuhkan percepatan penanganan agar akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi, dan distribusi hasil pertanian maupun perikanan dapat berjalan lebih baik.
Menanggapi persoalan tersebut, Faris, Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) HMI, mendorong Pemerintah Kabupaten Sampang agar mengambil langkah konkret dengan menginisiasi kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) bersama tiga perusahaan migas yang beroperasi di wilayah Sampang, yakni PETRONAS, Medco Energi Sampang, dan Husky-CNOOC Madura Limited (HCML). Selasa (10/11/2026).
Menurut Faris, gagasan tersebut merupakan salah satu langkah strategis dan realistis untuk memperkuat upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan persoalan infrastruktur jalan. Potensi kontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), serta Program Pengembangan Masyarakat (PPM) perusahaan migas, perlu diarahkan agar manfaatnya semakin dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Persoalan jalan di Kabupaten Sampang tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan pembangunan fisik semata. Jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Ketika akses jalan rusak dan sulit dilalui, aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pertanian, perikanan, hingga distribusi barang ikut terdampak. Karena itu, diperlukan langkah kolaboratif dengan melibatkan seluruh pihak yang memiliki potensi dan tanggung jawab terhadap pembangunan daerah,” ujar Faris.
Ia mengacu pada data kondisi jalan kabupaten yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2025–2029. Berdasarkan data tahun 2024, dari total panjang jalan kabupaten sekitar 754,12 kilometer, kondisi jalan mantap baru mencapai 312,68 kilometer atau 41,46 persen. Sementara itu, jalan dalam kondisi tidak mantap mencapai 441,44 kilometer atau 58,54 persen, termasuk 337,54 kilometer yang masuk kategori rusak berat.
“Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur jalan masih membutuhkan perhatian dan percepatan penanganan. Pemerintah daerah tentu harus tetap menjadi pihak utama yang bertanggung jawab. Namun, di tengah kebutuhan pembangunan yang besar, tidak ada salahnya mengoptimalkan potensi kolaborasi dengan dunia usaha, termasuk perusahaan migas yang menjalankan kegiatan usaha di sekitar wilayah Sampang,” tegasnya.
Faris menilai gagasan tersebut memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Dalam Pasal 11 ayat (3) huruf p Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, ditegaskan bahwa Kontrak Kerja Sama kegiatan usaha hulu migas wajib memuat ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat.
Lebih lanjut, Pasal 72 sampai dengan Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengatur tanggung jawab kontraktor dalam pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat. Bahkan, Pasal 75 mengatur pengalokasian dana dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan, Pasal 76 menegaskan koordinasi dengan pemerintah daerah serta prioritas bagi masyarakat di sekitar wilayah eksploitasi, sedangkan Pasal 77 membuka ruang pelaksanaan program dalam bentuk sarana dan prasarana fisik maupun pemberdayaan usaha dan tenaga kerja setempat.
Selain itu, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 juga memberikan landasan mengenai kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
“Artinya, terdapat landasan regulasi bagi perusahaan migas untuk ikut berkontribusi dalam pengembangan masyarakat dan penyediaan sarana maupun prasarana fisik. Oleh sebab itu, kami mendorong agar pembangunan atau perbaikan infrastruktur jalan dapat dipertimbangkan sebagai salah satu prioritas program CSR dan PPM tahun 2027, tentu dengan memperhatikan ketentuan hukum, wilayah prioritas, kemampuan perusahaan, serta kesepakatan para pihak,” jelas Faris.
Ia mengusulkan agar Bupati Sampang segera memprakarsai pertemuan bersama PETRONAS, Medco Energi Sampang, dan HCML dengan melibatkan SKK Migas serta organisasi perangkat daerah terkait. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) perlu dilibatkan untuk melakukan pemetaan ruas jalan yang membutuhkan penanganan prioritas, terutama jalan penghubung antardesa, akses menuju sentra pertanian dan perikanan, serta jalur masyarakat di wilayah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur.
Menurutnya, MoU tersebut tidak boleh berhenti sebagai kesepakatan seremonial. Harus ada rencana tindak lanjut yang jelas, mulai dari penentuan ruas jalan, bentuk kontribusi masing-masing perusahaan, tahapan pelaksanaan, standar teknis pekerjaan, hingga mekanisme pengawasan dan pelaporan kepada publik. Penentuan lokasi juga perlu mempertimbangkan wilayah operasi dan dampak kegiatan masing-masing perusahaan, sehingga program PPM tetap mengutamakan masyarakat sekitar wilayah eksploitasi sebagaimana diatur dalam peraturan.
Faris juga menegaskan bahwa gagasan ini tidak dimaksudkan untuk menggeser tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jalan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jalan kabupaten, sedangkan kewenangan jalan desa juga diatur tersendiri. Karena itu, setiap program harus tetap memperhatikan status jalan, kewenangan pengelolaan, persetujuan teknis, serta koordinasi dengan pemerintah yang berwenang.
“Jangan sampai gagasan ini justru dipahami sebagai upaya membebankan tanggung jawab pemerintah kepada perusahaan. Tidak demikian. Pemerintah tetap harus menjalankan kewajibannya melalui APBD dan program pembangunan daerah. Namun, kontribusi CSR dan PPM perusahaan migas dapat menjadi kekuatan tambahan untuk mempercepat penanganan ruas-ruas jalan yang selama ini membutuhkan perhatian,” ungkapnya.
Ia berharap Pemkab Sampang dapat menjadikan gagasan ini sebagai salah satu alternatif kebijakan pembangunan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan. Menurutnya, keberadaan industri migas di sekitar Sampang seharusnya juga menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat setempat.
“Bahkan, saya bersama teman-teman Bidang ESDM HMI siap mengawal gagasan ini, mulai dari mendorong audiensi dan pembahasan MoU hingga tingkat pusat, termasuk Kementerian ESDM apabila memang dibutuhkan oleh para pihak terkait. Kami ingin gagasan ini tidak berhenti pada pernyataan atau wacana, tetapi benar-benar diperjuangkan agar dapat diwujudkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” Harapnya.
“Pada prinsipnya, semakin banyak pihak yang terlibat secara bertanggung jawab dalam pembangunan, semakin besar pula peluang kita untuk mengatasi persoalan infrastruktur di Kabupaten Sampang. Potensi migas harus berjalan beriringan dengan pemerataan pembangunan. Jangan sampai kekayaan sumber daya alam terus dikelola, sementara masyarakat di sejumlah wilayah masih kesulitan mendapatkan akses jalan yang layak,” tutupnya.
