KONTRANARASI.COM – Mahasiswa Peduli Sumatera Utara (MPSU) menyampaikan desakan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem agar mengambil langkah tegas terhadap Rudi Hartono Bangun, menyusul adanya dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta tindakan yang dinilai merendahkan martabat perempuan.
Koordinator Aksi MPSU Walid menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai masalah biasa, terlebih jika melibatkan seseorang yang memiliki identitas dan kedudukan sebagai kader partai politik. Menurut mereka, dugaan kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan serius yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, keadilan, serta tanggung jawab moral.
Dalam menyuarakan tuntutannya, MPSU juga mendapat pendampingan dari kuasa hukum korban. Keterlibatan tim hukum tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan persoalan ini tidak hanya dikawal melalui gerakan mahasiswa, tetapi juga melalui jalur hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Walid menegaskan bahwa kedudukan politik maupun keanggotaan dalam partai tidak seharusnya menjadi alasan bagi siapa pun untuk memperoleh perlakuan khusus di hadapan hukum,”Tegasnya Rabu (4/11/2026).
Mereka juga mengingatkan bahwa kekuasaan dan jabatan tidak boleh digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban atas dugaan tindakan yang merugikan orang lain.
Sorotan MPSU turut diarahkan kepada komitmen Partai NasDem yang selama ini membawa semangat perubahan dan restorasi. Menurut mereka, komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui langkah nyata, termasuk memastikan integritas dan perilaku para kader di lingkungan internal partai.
Bagi MPSU, pembenahan organisasi harus dimulai dari keberanian menindaklanjuti setiap persoalan yang berpotensi mencederai nilai kemanusiaan dan keadilan.
Atas dasar itu, MPSU menyampaikan tiga tuntutan utama kepada DPP Partai NasDem.
Pertama, mendesak DPP Partai NasDem segera mengambil tindakan tegas terhadap Rudi Hartono Bangun atas dugaan KDRT dan tindakan yang dinilai mencederai martabat perempuan.
Kedua, meminta DPP Partai NasDem menjatuhkan sanksi berupa pemecatan terhadap Rudi Hartono Bangun dari keanggotaan partai apabila dugaan tersebut terbukti melalui mekanisme pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, mendesak Partai NasDem melakukan evaluasi dan pembenahan internal secara menyeluruh guna memastikan organisasi politik tidak menjadi tempat berlindung bagi siapa pun yang diduga menyalahgunakan jabatan maupun kekuasaan.
MPSU mengingatkan bahwa sikap diam atau tidak adanya kejelasan penanganan terhadap persoalan tersebut berpotensi memunculkan pertanyaan publik mengenai komitmen partai dalam menjaga integritas kadernya.
Mereka meminta DPP Partai NasDem menunjukkan sikap terbuka, objektif, dan bertanggung jawab dengan memberikan perhatian serius terhadap tuntutan yang disampaikan.
“Kami tidak sedang meminta belas kasihan politik. Kami sedang menuntut tanggung jawab,” demikian sikap yang disampaikan MPSU,”Ujar Walid.
MPSU juga menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut bersama kuasa hukum korban. Mereka berharap proses penanganan berjalan secara transparan, mengedepankan perlindungan terhadap korban, serta memastikan seluruh pihak mendapatkan kepastian hukum.
Bagi MPSU, perjuangan menegakkan keadilan dan menjaga martabat perempuan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik maupun jabatan seseorang.
Mereka menutup pernyataan sikap dengan tiga pesan utama: tidak boleh ada kekebalan hukum bagi siapa pun, tidak boleh ada pembiaran terhadap kekerasan, dan keadilan tidak boleh tunduk pada kekuasaan.
