KONTRANARASI.COM – Pimpinan Pusat Muslimah Gerakan Pemuda Islam (PP Muslimah GPI) menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengusut dugaan praktik penyadapan ilegal yang disebut menyasar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta sejumlah pihak lainnya.
Ketua Umum PP Muslimah GPI, Nurapsi, menilai pengusutan perkara tersebut merupakan langkah penting untuk menjaga kewibawaan negara, menegakkan supremasi hukum, sekaligus memastikan seluruh instrumen kekuasaan berjalan sesuai ketentuan konstitusi.
Menurutnya, dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan oknum aparat penegak hukum perlu mendapatkan perhatian serius. Sebab, apabila terbukti dilakukan tanpa dasar hukum dan prosedur yang sah, tindakan tersebut berpotensi mencederai prinsip demokrasi, melanggar hukum, serta mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
PP Muslimah GPI menilai pengungkapan perkara ini harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih, termasuk apabila ditemukan keterlibatan pejabat maupun aparat yang memiliki jabatan strategis.
“Kami menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam mendorong pengusutan dugaan penyadapan ilegal ini. Persoalan yang menyangkut keamanan kepala negara dan kedaulatan bangsa harus ditangani secara serius dengan mengedepankan hukum dan kepentingan nasional,” ujar Nurapsi, Kamis (5/11/2026).
Nurapsi menegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum, apabila terbukti terjadi, merupakan persoalan serius yang tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.
Ia berpandangan, kewenangan yang diberikan negara kepada aparat semestinya digunakan untuk melindungi masyarakat dan menjaga kepentingan nasional, bukan disalahgunakan untuk kepentingan di luar koridor hukum.
Menurutnya, penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat harus menjadi bukti bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum, termasuk mereka yang memiliki pangkat dan jabatan tinggi.
“Membersihkan institusi dari dugaan penyalahgunaan kewenangan membutuhkan keberanian, integritas, dan komitmen yang kuat. Penegakan hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Inilah yang dibutuhkan masyarakat untuk membangun kembali kepercayaan terhadap institusi kepolisian,” tegasnya.
Ia juga berharap proses penanganan perkara tersebut tidak berhenti pada pengungkapan pelaku di lapangan, tetapi turut menelusuri kemungkinan adanya jaringan, motif, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan.
Lebih lanjut, PP Muslimah GPI menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya pembenahan institusi kepolisian, khususnya dalam memperkuat profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas aparat penegak hukum.
Nurapsi mengatakan dukungan masyarakat sipil terhadap kepolisian harus tetap disertai sikap kritis dan pengawasan publik. Menurutnya, institusi negara yang kuat tidak hanya membutuhkan dukungan masyarakat, tetapi juga harus terbuka terhadap evaluasi dan koreksi.
Ia menegaskan bahwa kalangan perempuan dan generasi muda Islam memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga kehidupan demokrasi, stabilitas nasional, serta tegaknya supremasi hukum.
“Kami tidak ingin Kapolri berjalan sendiri dalam mendorong pembenahan institusi. Masyarakat sipil harus ikut mengawal setiap langkah perbaikan. Dukungan kami merupakan dukungan kritis agar penegakan hukum benar-benar berjalan sesuai konstitusi dan kepentingan rakyat,” ungkap Nurapsi.
Harapkan Penegakan Hukum Berjalan Transparan dan Berkeadilan
Menutup pernyataannya, Nurapsi berharap Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tetap konsisten dalam mengawal proses penegakan hukum terhadap dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Ia juga mengingatkan bahwa penanganan perkara harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, memastikan seluruh pihak memperoleh proses hukum yang adil, serta menghindari kesimpulan sebelum adanya pembuktian yang sah.
PP Muslimah GPI berharap pengusutan kasus ini dapat menjadi momentum memperkuat integritas institusi kepolisian sekaligus membangun kembali kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.
“Selamat bertugas, Jenderal. Jadilah perisai bangsa yang tegas terhadap setiap pelanggaran hukum dan tetap humanis dalam melayani rakyat. PP Muslimah GPI akan terus mengawal, mendoakan, serta menjadi mitra kritis dan strategis dalam mewujudkan Polri yang profesional, berintegritas, dan dicintai masyarakat,” tutup Nurapsi.
