KONTRANARASI.COM – Masalah klasik penyelenggaraan ibadah haji kembali disorot. Aktivis muda Nahdlatul Ulama, Billy Kausary, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung melakukan audit investigasi menyeluruh terhadap pengelolaan dana haji 2026. Desakan itu disampaikan Billy dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu 31/5/2026.
Menurutnya, meski pengelolaan haji kini sudah di bawah Kementerian Haji dan Umroh tersendiri, sejumlah kendala seperti keterlambatan distribusi katering dan minimnya petugas pendamping jamaah di lapangan masih berulang setiap tahun.
“Kami mencermati adanya dugaan masalah sistemik yang berulang, terutama terkait manajemen katering. Sangat disayangkan kendala yang sama terus terjadi. Padahal anggaran yang diserap tahun ini meningkat, namun belum terlihat solusi komprehensif atas permasalahan klasik ini,” ujar Billy yang juga alumni Pesantren Misbahul Ulum Sarang.
Billy menyoroti kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 yang cukup signifikan, namun belum berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang dirasakan jamaah di Tanah Suci.
Terkait dugaan ketidakefisienan anggaran, ia menuntut aparat penegak hukum turun tangan. “Audit investigasi penting sebagai bentuk transparansi publik, untuk menepis dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran jamaah. Menteri beserta jajaran Wamen terkait juga sudah sepatutnya mundur apabila di kemudian hari ditemukan bukti kuat penyelewengan,” tegasnya.
Selain ke KPK dan Kejagung, Billy juga mendesak DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Haji. Ia meminta DPR segera memanggil Kementerian Haji dan Umroh untuk klarifikasi kondisi riil di lapangan.
“DPR harus segera turun tangan. Publik berhak tahu mengapa kendala pelayanan ini kembali terulang, dan pihak yang bertanggung jawab harus diminta penjelasannya agar tidak ada pihak yang dirugikan ke depannya,” tutup Billy.
Hingga rilis ini diturunkan, aktivis muda NU menyatakan akan terus memantau kondisi jamaah dan siap mengawal proses advokasi bagi jamaah yang terdampak.
