KONTRANARASI.COM – Aktivis muda sekaligus Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama, mendorong pemerintah segera membentuk Dewan Pengawas (Dewas) Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, keberadaan lembaga pengawasan tersebut penting untuk memastikan kinerja BGN berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan tujuan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sandri menilai Dewas BGN nantinya memiliki peran strategis dalam mengawasi sekaligus mengevaluasi kinerja jajaran eksekutif BGN, terutama dalam pelaksanaan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Kami menilai perlu dibentuk Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional. Dewas BGN memiliki tugas yang sangat penting untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja jajaran eksekutif BGN, khususnya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” ujar Sandri, Rabu (22/7/2026).
Menurut aktivis yang dikenal memiliki perhatian terhadap isu pembangunan kawasan Indonesia Timur tersebut, mekanisme pengawasan terhadap BGN perlu diperkuat melalui sebuah lembaga yang memiliki fungsi pengawasan secara khusus dan independen.
Ia kemudian membandingkan BGN dengan sejumlah lembaga lain yang telah memiliki struktur pengawasan. Sandri menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki Dewan Pengawas, sementara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga mempunyai mekanisme pengawasan. Di lingkungan kepolisian, terdapat Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), sedangkan kementerian memiliki aparat pengawasan internal melalui inspektorat.
“Di sejumlah lembaga negara sudah terdapat Dewan Pengawas atau mekanisme pengawasan yang jelas. Karena itu, kami meminta kepada Presiden Prabowo agar segera mempertimbangkan pembentukan Dewan Pengawas BGN,” tegasnya.
Sandri mengatakan, pengawasan yang kuat diperlukan agar program MBG dapat terlaksana secara tepat sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan awal. Sebagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, menurut dia, MBG harus mendapatkan pengawasan berlapis agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
“Kita tahu bersama bahwa Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program kerakyatan yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Jangan sampai dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan atau program tersebut berjalan tidak sesuai dengan tujuan. Karena itu, keberadaan Dewas BGN sangat diperlukan,” ujarnya.
Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Sandri menilai masyarakat di kawasan tersebut membutuhkan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sebagai bagian dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Di daerah 3T, masyarakat sangat membutuhkan kehadiran dan intervensi pemerintah pusat. Program Makan Bergizi Gratis harus benar-benar hadir untuk membantu membentuk generasi masa depan bangsa, terutama anak-anak yang berada di wilayah tersebut,” katanya.
Lebih lanjut, Sandri meminta agar proses seleksi Dewan Pengawas BGN dilakukan secara profesional dan tidak berdasarkan kepentingan tertentu. Ia menekankan pentingnya memilih figur yang memiliki rekam jejak baik, berintegritas, kompeten, dan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara objektif.
Menurutnya, Dewas BGN idealnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang relevan, sehingga keberadaannya dapat memperkuat tata kelola BGN dan bukan justru menjadi sumber persoalan baru.
“Saya meminta agar Dewan Pengawas BGN diisi oleh kalangan profesional, tokoh masyarakat, serta unsur yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidangnya, termasuk dari kalangan kepolisian dan militer. Yang terpenting, mereka harus memiliki integritas dan kapabilitas. Jangan sampai salah memilih orang,” pungkas Sandri Rumanama.
