KONTRANARASI.COM Bula — Tambahan anggaran sebesar Rp83 miliar dari Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, mendapat apresiasi dari Pengurus Pusat Nelayan Melanesia (PP-NM).
Wakil Ketua Umum PP-NM, Syahrul Rumau, menilai tambahan anggaran tersebut merupakan kabar positif sekaligus peluang besar untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat SBT.
Menurut Syahrul, tambahan anggaran tersebut menunjukkan adanya perhatian dan dukungan Pemerintah Pusat terhadap pembangunan di daerah, sekaligus menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten SBT untuk memperkuat program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“Tambahan anggaran Rp83 miliar ini tentu menjadi angin segar bagi pembangunan SBT. Kami mengapresiasi langkah Bupati SBT yang terus membangun komunikasi dan memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat pusat,” ujar Syahrul dalam keterangannya.
Ia menegaskan, tambahan anggaran tersebut harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan tepat sasaran. Menurutnya, besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Syahrul berharap anggaran tambahan itu dapat diarahkan untuk sejumlah kebutuhan prioritas, terutama infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pertanian, perikanan, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan nelayan.
“Yang paling penting bukan hanya berapa besar tambahan anggarannya, tetapi bagaimana anggaran tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rakyat harus menjadi penerima manfaat utama dari setiap kebijakan anggaran,” tegasnya.
Momentum Percepat Pembangunan SBT
Syahrul juga mengingatkan agar tambahan anggaran Rp83 miliar tersebut tidak hanya berhenti pada angka dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program pembangunan yang terukur dan dapat dirasakan masyarakat.
Ia mendorong Pemerintah Kabupaten SBT menyusun skala prioritas berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi riil di lapangan.
Selain itu, PP-NM mengajak masyarakat, DPRD, organisasi masyarakat, pemuda, serta seluruh pemangku kepentingan untuk ikut mengawal proses penggunaan anggaran tersebut.
“Kami mendukung pemerintah daerah ketika ada upaya mendatangkan anggaran dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Tetapi setelah anggaran tersedia, pengawasan juga harus diperkuat agar penggunaannya benar-benar sesuai peruntukan,” kata Syahrul.
Menurutnya, tambahan anggaran tersebut merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat pembangunan SBT dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Syahrul berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten SBT dan Pemerintah Pusat dapat terus diperkuat sehingga ke depan semakin banyak program pembangunan yang dapat dibawa ke daerah.
“Rp83 miliar ini harus menjadi momentum. Jangan hanya besar di atas kertas, tetapi harus terlihat dalam pembangunan dan dirasakan langsung oleh masyarakat SBT,” pungkas Syahrul Rumau. (FN-AR)
