KONTRANARASI.COM — Forum Pemuda dan Mahasiswa Indonesia (FPMI) mendatangi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk menyampaikan tuntutan terkait dugaan praktik penyalahgunaan distribusi gas LPG bersubsidi.
Dalam agenda tersebut, FPMI mengusung tema “Berantas Mafia Subsidi, Bersihkan Oknum Pembeking”. Mereka meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengambil langkah tegas terhadap dugaan praktik mafia gas subsidi sekaligus mengusut dugaan keterlibatan oknum aparat.
Ketua Umum FPMI, Shella Maulana, mengatakan pihaknya datang ke Mabes Polri untuk menyampaikan sikap terhadap dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi yang dinilai merugikan negara dan masyarakat.
“Berdasarkan informasi dan temuan di lapangan, kami menduga adanya praktik penyalahgunaan niaga LPG bersubsidi yang disuntikkan ke gas non-subsidi, kemudian diperjualbelikan secara bebas untuk keuntungan industri,” ujar Shella dalam pernyataannya, Senin (5/10/2026).
Menurutnya, praktik tersebut diduga melibatkan jaringan dari berbagai tingkatan, mulai dari pemain kecil hingga jaringan yang lebih besar.
FPMI menilai subsidi merupakan hak masyarakat dan amanat negara yang harus disalurkan secara tepat sasaran. Karena itu, dugaan penyalahgunaan subsidi dinilai perlu ditindak secara serius.
“Subsidi adalah hak rakyat kecil dan amanat negara. Ketika disalahgunakan, negara dirugikan dan rakyat menderita,” tegasnya.
Selain dugaan praktik mafia gas, FPMI juga menyoroti dugaan adanya oknum aparat yang disebut memberikan perlindungan terhadap jaringan tersebut.
Dalam pernyataannya, FPMI menyebut nama AKBP MM dan meminta dugaan keterlibatan yang dituduhkan tersebut diperiksa secara transparan oleh institusi yang berwenang.
FPMI menegaskan bahwa kritik tersebut tidak ditujukan kepada institusi Polri secara keseluruhan.
“Kami tidak menyerang institusi Polri. Kami menghormati anggota yang bekerja profesional dan jujur. Yang kami persoalkan adalah oknumnya,” kata Shella.
FPMI kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Pertama, meminta Polri mengusut tuntas dugaan praktik mafia gas subsidi hingga aktor intelektual, pemodal, dan jaringannya.
Kedua, meminta penerapan ketentuan hukum secara maksimal apabila ditemukan adanya tindak pidana agar memberikan efek jera.
Ketiga, FPMI meminta Divisi Propam Polri melakukan pemeriksaan internal secara transparan terhadap dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik pembekingan mafia subsidi.
Keempat, FPMI meminta sanksi tegas berupa pencopotan dari jabatan dan proses hukum pidana apabila dugaan tersebut nantinya terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan dan proses hukum.
Kelima, FPMI mendorong adanya tata kelola distribusi subsidi yang lebih transparan dan tepat sasaran.
“Pemberantasan mafia tidak akan berhasil jika dugaan pembekingnya tidak dibersihkan. Kami meminta Kapolri baru menunjukkan komitmen bersih-bersih dari dalam,” ujar Shella.
FPMI juga menyatakan akan melakukan aksi dengan jumlah massa yang besar apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan tindak lanjut.
Selain itu, mereka menyatakan akan menempuh jalur laporan resmi kepada lembaga pengawas eksternal untuk memastikan dugaan yang disampaikan dapat diperiksa melalui mekanisme hukum dan pengawasan yang berlaku.
FPMI menutup pernyataannya dengan menyerukan pemberantasan mafia subsidi serta pembersihan terhadap oknum yang terbukti terlibat.
“Hidup rakyat! Berantas mafia subsidi! Bersihkan oknum pembeking!” pungkas Shella.
