KONTRANARASI.COM —Praktisi hukum, Sabandarlisa Kelilauw, kembali mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT), untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi pada proyek peningkatan kapasitas struktur jalan ruas Lingkar Pulau Teor dan Lingkar Pulau Kesui.
Menurut Kelilauw, aparat penegak hukum perlu menindaklanjuti temuan BPK terkait dugaan kelebihan pembayaran pada kedua proyek tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dirinya menjelaskan, pada pekerjaan peningkatan kapasitas struktur jalan ruas Lingkar Pulau Teor (kerikil ke lapen) yang dikerjakan oleh CV SUA, diketahui terdapat dugaan kelebihan pembayaran akibat ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan terpasang dengan nilai sebesar Rp,960.185.947,50.
Sementara itu, pada pekerjaan peningkatan kapasitas struktur jalan ruas Lingkar Pulau Kesui (kerikil ke lapen) yang dikerjakan oleh CV DW, disebut terdapat dugaan kelebihan pembayaran akibat kekurangan volume pekerjaan terpasang dengan nilai sebesar Rp169.329.130,75. Sehingga dua direktur perusahaan ini harus dipanggil dan diperiksa.
“Jika benar terdapat kerugian keuangan negara sebagaimana hasil pemeriksaan yang berwenang, maka proses penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu. Siapa pun yang bertanggungjawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku,” Tegas Kelilauw.
Ia juga berharap kepemimpinan baru di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dapat menunjukkan komitmen dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk terhadap pihak-pihak yang selama ini dinilai memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan proyek-proyek besar milik pemerintah.
“Sepanjang yang saya ketahui, belum pernah ada kontraktor besar yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam perkara dugaan korupsi di Kabupaten Seram Bagian Timur. Saya berharap Kepala Kejaksaan Negeri yang baru dapat bekerja secara independen, profesional, dan berani mengusut perkara ini hingga tuntas tanpa tebang pilih,” Ujarnya
Kelilauw menegaskan, penegakan hukum yang adil dan transparan merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan setiap penggunaan anggaran negara dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.(KN-FS)
