Kontra Narasi,Bangka Belitung – Kepemimpinan Irjen Pol. Dr. Viktor Theodorus Sihombing, S.I.K., M.Si., M.H. sebagai Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung memasuki fase penting. Rekam jejak panjang di bidang reserse dan hukum kini diuji di wilayah dengan persoalan keamanan yang kompleks, terutama pertambangan ilegal dan penyelundupan timah.
Viktor resmi menjabat Kapolda Babel setelah serah terima jabatan di Mabes Polri pada 29 Oktober 2025, menggantikan Irjen Pol. Hendro Pandowo. Sebelum ke Babel, Viktor menjabat Kepala Divisi Hukum Polri. Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1992.
Dari Reserse hingga Kepala Divisi Hukum
Karier Viktor di Polri tidak dibangun dalam satu bidang. Perwira tinggi kelahiran Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, 25 Januari 1969, itu memiliki pengalaman panjang di bidang reserse sebelum beralih ke bidang hukum.
Sejumlah jabatan strategis pernah diembannya, antara lain Kapolres Pulang Pisau, Kapolres Barito Selatan, Wadirreskrimsus Polda Kalimantan Tengah, Direktur Pamobvit Polda Maluku Utara dan Direktur Resnarkoba Polda Nusa Tenggara Timur.
Kariernya kemudian berlanjut di bidang hukum, termasuk sebagai Kabid Hukum Polda Metro Jaya dan sejumlah posisi strategis di Divisi Hukum Polri hingga dipercaya sebagai Kadivkum Polri.
Latar belakang tersebut menjadi modal ketika Viktor menerima mandat memimpin Polda Babel.
Namun, pengalaman di atas kertas akan berhadapan dengan persoalan nyata di lapangan.
Babel dan Persoalan Timah
Bangka Belitung memiliki karakter geografis kepulauan dengan wilayah daratan, pesisir dan perairan yang menjadi jalur pergerakan manusia maupun barang.
Di sisi lain, timah merupakan bagian penting dari sejarah dan ekonomi daerah. Karena itu, persoalan pertambangan ilegal dan penyelundupan timah bukan sekadar perkara pidana. Di dalamnya terdapat persoalan ekonomi masyarakat, lingkungan, tata kelola sumber daya alam serta rantai distribusi.
Di titik inilah konsistensi penegakan hukum menjadi penting. Penindakan terhadap pekerja atau pengumpul di lapangan merupakan satu tahap. Tantangan berikutnya adalah memastikan aparat mampu mengembangkan perkara untuk mengungkap pihak lain apabila bukti hukum menunjukkan adanya keterlibatan pemodal, pengendali maupun jaringan distribusi.
90,151 Ton Pasir Timah Digagalkan
Salah satu catatan penting di bawah kepemimpinan Viktor terjadi pada Agustus 2026. Polda Babel bersama Bareskrim Polri dan jajaran Polres mengungkap empat kasus dugaan penyelundupan pasir timah ilegal pada periode 4–16 Agustus 2026.
Total barang bukti mencapai 90.151 kilogram atau sekitar 90,151 ton, dikemas dalam 1.871 karung. Polisi menyebut potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sekitar Rp90,1 miliar.
Pengungkapan tersebut berlangsung di wilayah Pulau Belitung dan melibatkan Ditreskrimsus Polda Babel, Bareskrim Polri, Polres Belitung serta Polres Belitung Timur.
Kapolda Babel menyatakan pengembangan perkara akan dilakukan, termasuk mengejar pihak lain seperti pemilik perusahaan dan pemodal apabila ditemukan keterkaitan berdasarkan hasil penyidikan.
Angka tersebut tentu menjadi catatan tersendiri. Namun, ukuran keberhasilan penegakan hukum tidak berhenti pada jumlah barang bukti yang berhasil diamankan.
Pertanyaan yang lebih substantif adalah: sejauh mana rantai penyelundupan dapat dibongkar?
Konsistensi Menjadi Ukuran
Beberapa hari sebelum pengungkapan tersebut, Viktor juga menegaskan komitmen Polda Babel menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberantasan pertambangan ilegal dan penyelundupan timah.
Viktor menyatakan penindakan tidak akan berhenti pada pelaku tertentu dan membuka ruang penegakan hukum terhadap oknum aparat dan pejabat apabila terbukti terlibat atau menjadi beking aktivitas ilegal.
Pernyataan itu sekaligus membawa konsekuensi bagi institusi yang dipimpinnya. Sebab, publik tidak hanya membutuhkan pernyataan tegas. Publik akan melihat konsistensi antara pernyataan, tindakan dan hasil penegakan hukum.
Ujian Kepemimpinan Viktor
Bagi Viktor, Babel merupakan pengalaman penting sebagai Kapolda.
Ia datang dengan pengalaman reserse sekaligus hukum. Dua latar tersebut idealnya dapat bertemu dalam satu pola kepemimpinan: penegakan hukum yang kuat di lapangan, tetapi tetap presisi secara hukum.
Karena itu, persoalan timah ilegal menjadi salah satu ujian strategis.
Apakah penindakan mampu menjangkau jaringan yang lebih luas? Apakah perkara dapat dikembangkan secara profesional? Dan apakah hukum diterapkan secara konsisten tanpa melihat latar belakang pihak yang berhadapan dengan hukum?
Jawaban atas pertanyaan tersebut pada akhirnya akan membentuk penilaian publik terhadap kepemimpinan Viktor Sihombing di Babel.
Pengungkapan 90,151 ton pasir timah menjadi salah satu indikator awal. Tetapi perjalanan masih panjang. Sebab, konsistensi penegakan hukum tidak diukur dari satu operasi atau satu konferensi pers. Ia diuji dari keberlanjutan, kedalaman pengungkapan dan keberanian memastikan hukum bekerja sampai pada pihak yang secara sah terbukti bertanggung jawab.
Babel kini menjadi ruang pembuktian bagi jenderal bintang dua lulusan Akpol 1992 tersebut.
Bukan sekadar seberapa banyak kasus yang diungkap, tetapi seberapa konsisten hukum ditegakkan.(red)
