KONTRANARASI.COM – Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau, kunjungan kerja ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (24/4/2026).
Kunjungan itu guna memastikan percepatan realisasi dana Otonomi Khusus (Otsus).
Dalam kunjungan tersebut Wagub Nausrau didampingi Asisten I Setda Papua Barat Daya Suardi Thamal, Kepala Inspektorat Djasmaniar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Halasson F. Sinurat, serta Plt Kepala DPMPTSP Novianto Zulkarnain.
Fokus utama peninjauan diarahkan pada OPD pengelola dana Otsus.
Adapun OPD yang dikunjungi meliputi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan ESDM, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, serta Dinas Lingkungan Hidup.
Wakil Gubernur Ahmad Nausrau menegaskan bahwa percepatan realisasi anggaran menjadi hal krusial mengingat dana Otsus disalurkan secara bertahap.
“Dana Otsus ini memiliki sistem termin, sehingga OPD harus bergerak cepat dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai jalur agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, dana Otsus merupakan salah satu sumber terbesar dalam struktur APBD Papua Barat Daya, sehingga pengelolaannya harus optimal dan tepat sasaran, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Selain percepatan realisasi, Ahmad Nausrau juga mengingatkan pentingnya menghindari terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) di akhir tahun anggaran.
“Kita tidak ingin ada SILPA. Jika itu terjadi, berarti kinerja kita belum maksimal. Semua OPD harus bekerja lebih cepat dan terukur,” kata Wagub Nausrau.
Menurutnya, kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh program berjalan efektif dan sesuai target.
Kepala BPPKAD Papua Barat Daya, Halasson F. Sinurat, menyebutkan bahwa kegiatan ini juga bertujuan mendorong peningkatan serapan anggaran, khususnya pada triwulan pertama dan kedua tahun 2026.
“Kami mendorong OPD agar mempercepat pelaksanaan program, sehingga serapan anggaran di awal tahun bisa lebih optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
