KontraNarasi.com – Peringatan Hari Sumpah Pemuda setiap 28 Oktober hendaknya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan meneguhkan peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya di Tanah Papua.
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Papua Haritje Latuihamallo menegaskan bahwa semangat Sumpah Pemuda 1928 harus terus dihidupkan melalui tindakan nyata, salah satunya dengan meningkatkan keterlibatan pemuda dalam pengawasan partisipatif guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, berintegritas, dan demokratis.
Secara historis, Sumpah Pemuda menjadi tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia. Para pemuda pada 1928 menyadari bahwa perjuangan melawan kolonialisme tidak dapat dilakukan secara terpisah berdasarkan identitas kedaerahan, melainkan harus dibangun melalui persatuan sebagai satu bangsa. Semangat persatuan tersebut tetap relevan hingga hari ini, terutama dalam menghadapi tantangan demokrasi yang semakin kompleks.
Dalam konteks pengawasan pemilu, pemuda memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan (agent of change) sekaligus kekuatan sosial yang dapat mendorong terciptanya budaya politik yang sehat. Sikap kritis, semangat idealisme, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi menjadi modal penting bagi generasi muda untuk turut mengawal proses demokrasi.
Tantangan pengawasan pemilu di Tanah Papua memiliki karakteristik tersendiri. Kondisi geografis yang luas, aksesibilitas di sejumlah wilayah, serta keragaman sosial dan budaya membutuhkan pendekatan pengawasan yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam situasi tersebut, keterlibatan pemuda menjadi penting untuk memperluas jangkauan pendidikan politik dan pengawasan, sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga hak pilih.
Pengawasan pemilu bukan semata-mata tanggung jawab penyelenggara, melainkan juga membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda.
Haritje mendorong agar semangat Sumpah Pemuda diwujudkan melalui langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.
Pertama, pemuda dapat terlibat dalam program pendidikan pengawasan partisipatif yang dikembangkan Bawaslu. Melalui program tersebut, generasi muda diharapkan tidak hanya memahami tahapan dan regulasi kepemiluan, tetapi juga memiliki kesadaran untuk mengidentifikasi, mencegah, dan melaporkan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Kedua, pemuda perlu mengambil peran aktif dalam menjaga ruang digital dari penyebaran informasi palsu, disinformasi, ujaran kebencian, dan kampanye hitam. Kemampuan literasi digital harus diimbangi dengan kebiasaan memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya. Media sosial hendaknya dimanfaatkan sebagai sarana edukasi politik yang sehat, bukan sebagai ruang untuk memperkeruh perbedaan pilihan politik.
Ketiga, literasi kepemiluan perlu diperluas melalui diskusi dan kegiatan edukatif di lingkungan kampus, organisasi kepemudaan, komunitas masyarakat, kelompok seni, serta lingkungan keluarga. Ruang-ruang tersebut dapat menjadi tempat untuk membangun pemahaman mengenai pentingnya integritas pemilu, menolak politik uang (money politics), serta menghormati perbedaan pilihan politik.
Keempat, pemuda harus berani mengambil sikap terhadap dugaan pelanggaran pemilu yang ditemukan di lingkungan masing-masing. Keberanian tersebut dapat diwujudkan dengan menyampaikan laporan atau informasi kepada pengawas pemilu setempat melalui prosedur yang berlaku, disertai informasi dan bukti yang relevan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi bentuk kepedulian, tetapi juga berkontribusi nyata terhadap proses pengawasan yang bertanggung jawab.
Bagi Bawaslu, pengawasan partisipatif merupakan bagian penting dari upaya membangun kesadaran kolektif bahwa kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh kinerja penyelenggara, tetapi juga oleh komitmen masyarakat dalam menjaga integritas setiap tahapan demokrasi.
Semangat tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak cukup hanya dimaknai sebagai kegiatan memberikan suara di tempat pemungutan suara. Demokrasi juga menuntut keterlibatan warga dalam mengawasi proses, menjaga kebebasan menentukan pilihan, serta memastikan bahwa setiap suara dihormati tanpa tekanan, intimidasi, maupun transaksi politik yang merugikan kepentingan publik.
Jika generasi muda pada 1928 menyatukan tekad untuk memperjuangkan kemerdekaan dan membangun identitas kebangsaan, maka generasi muda saat ini memiliki tanggung jawab historis untuk merawat kemerdekaan tersebut melalui penguatan demokrasi dan pengawalan kedaulatan rakyat.
Di Tanah Papua, semangat itu perlu diterjemahkan menjadi gerakan bersama yang melibatkan pemuda dari berbagai latar belakang, wilayah, komunitas, dan organisasi. Perbedaan bukanlah penghalang bagi persatuan, melainkan kekuatan untuk membangun demokrasi yang lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Momentum Hari Sumpah Pemuda harus menjadi titik tolak untuk memperkuat komitmen generasi muda dalam menolak politik uang, melawan disinformasi, mencegah praktik-praktik yang mencederai integritas pemilu, serta menumbuhkan keberanian untuk menyuarakan kebenaran.
Demokrasi yang berkualitas membutuhkan pemuda yang tidak hanya melek politik, tetapi juga berintegritas, kritis, dan berani bertindak.
Dengan demikian, kobaran semangat Sumpah Pemuda tidak berhenti sebagai catatan sejarah ataupun slogan dalam peringatan tahunan. Semangat itu harus terus hidup dalam setiap tindakan yang menjaga kejujuran, keadilan, dan kedaulatan rakyat.
Masa depan demokrasi di Tanah Papua membutuhkan generasi muda yang bersedia mengambil bagian dalam pengawasan pemilu. Sebab, menjaga demokrasi bukan hanya tugas penyelenggara pemilu, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
Sumpah Pemuda bukan sekadar warisan sejarah, melainkan panggilan untuk bertindak. Dari Tanah Papua, pemuda harus terus menyalakan semangat persatuan dan menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi yang berintegritas
