KONTRANARASI.COM – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Barisan Rakyat 1 Juni (DPP BARAK 106) Martin Laurel menyampaikan kritik terhadap posisi delegasi Indonesia dalam perundingan Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati _(Convention on Biological Diversity/CBD COP17)_ di Yerevan, Armenia, khususnya terkait pengaturan kelembagaan _Subsidiary Body on Article 8(j) (SB8j)_.
Persoalan ini dinilai tidak dapat dipandang sebatas perdebatan administratif mengenai mekanisme nominasi, tata tertib, maupun pembagian kewenangan dalam sebuah badan internasional. Lebih jauh, sikap Indonesia tersebut menyangkut konsistensi politik negara dalam mengakui masyarakat adat dan komunitas lokal _(Indigenous Peoples and Local Communities/IPLC)_ sebagai subjek yang memiliki hak, pengetahuan, kapasitas, serta legitimasi dalam menentukan arah kebijakan perlindungan keanekaragaman hayati.
Ketua Umum DPP BARAK 106 menyoroti adanya ketidaksinambungan posisi diplomasi Indonesia. Pada COP16 di Cali, Kolombia, Indonesia mendukung pembentukan badan permanen SB8j sebagai mekanisme untuk memperkuat keterlibatan masyarakat adat dan komunitas lokal. Namun, dalam pembahasan COP17, delegasi Indonesia justru mempertanyakan klausul paragraf 10 yang memberikan ruang kepemimpinan bersama (Co-chair) kepada perwakilan IPLC. Bahkan, Indonesia sempat mengusulkan agar pembahasan pengaturan tersebut ditunda hingga COP18.
Menurut Ketua Umum DPP BARAK 106, perkembangan tersebut menghadirkan pertanyaan mendasar mengenai arah dan konsistensi diplomasi lingkungan Indonesia.
“Pertanyaannya sederhana, ketika pembentukan SB8j didukung atas nama penguatan partisipasi masyarakat adat, mengapa ketika partisipasi tersebut berkembang menjadi pengakuan terhadap ruang kepemimpinan justru muncul keberatan? Jangan sampai negara hanya bersedia memberikan ruang kepada masyarakat adat untuk didengar, tetapi belum siap mengakui mereka sebagai pihak yang turut memimpin dan menentukan arah kebijakan,” tegasnya, Senin (9/11/2026).
Ia menilai bahwa kepemimpinan bersama dalam SB8j tidak dapat serta-merta ditafsirkan sebagai pengurangan kedaulatan negara. Keberadaan Co-chair dari unsur masyarakat adat bukan berarti mengambil alih kewenangan negara sebagai pihak dalam CBD. Sebaliknya, mekanisme tersebut merupakan bentuk penguatan tata kelola yang lebih inklusif dan memberikan pengakuan kelembagaan terhadap kelompok yang selama ini menjadi bagian penting dalam perlindungan keanekaragaman hayati.
“Negara memang memiliki tanggung jawab formal dalam perjanjian internasional. Namun, tanggung jawab tersebut jangan dijadikan alasan untuk memonopoli seluruh ruang pengambilan keputusan. Kedaulatan negara dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat bukan dua hal yang harus dipertentangkan,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Martin mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang sangat besar. Hutan tropis, kawasan gambut, mangrove, ekosistem pesisir, dan berbagai bentang alam lainnya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan masyarakat adat dan komunitas lokal yang telah menjaga serta mengelolanya secara turun-temurun.
Masyarakat adat bukan sekadar kelompok yang tinggal di sekitar kawasan konservasi. Mereka memiliki sistem pengetahuan, hukum adat, kelembagaan sosial, serta praktik pengelolaan sumber daya alam yang menjadi bagian penting dari keberlanjutan ekosistem.
Oleh sebab itu, pengakuan terhadap masyarakat adat tidak boleh berhenti pada penghargaan simbolis atas pengetahuan tradisional maupun kontribusi mereka dalam menjaga lingkungan.
“Jangan hanya masyarakat adat yang diminta menjaga hutan, menjaga laut, dan mempertahankan keseimbangan ekosistem, tetapi ketika berbicara mengenai siapa yang berhak ikut menentukan kebijakan, justru ruang mereka dipersoalkan. Ini adalah persoalan pengakuan dan keadilan. Masyarakat adat bukan objek konservasi, melainkan subjek yang memiliki hak untuk menentukan masa depan ruang hidupnya,” ungkapnya.
Menurutnya, kebijakan konservasi yang tidak memberikan ruang memadai bagi masyarakat adat berpotensi melahirkan pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pada perlindungan kawasan secara administratif, tetapi mengabaikan persoalan ketimpangan penguasaan sumber daya alam dan hak masyarakat.
Dalam perspektif ideologi, Ketum DPP BARAK 106 mengaitkan persoalan tersebut dengan prinsip Marhaenisme Bung Karno yang menempatkan rakyat sebagai subjek perjuangan dan pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan negara.
Menurutnya, semangat kerakyatan harus tercermin dalam setiap kebijakan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup.
“Jika kita berbicara mengenai Marhaenisme, maka rakyat tidak boleh hanya menjadi objek dari kebijakan pembangunan. Rakyat harus menjadi subjek yang memiliki ruang untuk menentukan masa depan kehidupannya. Dalam konteks masyarakat adat, pengakuan terhadap hak dan pengetahuan tradisional harus berjalan beriringan dengan pengakuan terhadap kapasitas mereka dalam pengambilan keputusan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 telah memberikan landasan konstitusional bagi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional dan identitas budayanya.
Karena itu, posisi diplomasi Indonesia dalam forum internasional seharusnya mencerminkan semangat konstitusi tersebut.
“Jangan sampai di dalam negeri kita berbicara mengenai pengakuan masyarakat adat, tetapi di forum internasional justru mengambil posisi yang menimbulkan pertanyaan terhadap penguatan representasi mereka. Diplomasi Indonesia harus memiliki konsistensi antara komitmen konstitusional, kebijakan nasional, dan sikap dalam perundingan internasional,” tambahnya.
Atas perkembangan tersebut, Ketua Umum DPP BARAK 106 meminta Pemerintah Indonesia melakukan evaluasi terhadap posisi diplomasi yang diambil dalam COP17.
Ia menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah:
Pertama, Meminta Pemerintah Indonesia memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar pertimbangan delegasi Indonesia yang mempertanyakan paragraf 10 dan 15 dalam pengaturan kelembagaan SB8j, termasuk alasan pengusulan penundaan pembahasannya hingga COP18.
Kedua, Mendorong evaluasi terhadap arah diplomasi lingkungan Indonesia agar tidak bertentangan dengan komitmen konstitusional mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.
Ketiga, Mendorong Pemerintah Indonesia mendukung keterwakilan dan kepemimpinan masyarakat adat secara bermakna dalam SB8j, termasuk mekanisme Co-chair yang memberikan ruang representasi kepada IPLC melalui prosedur nominasi mereka sendiri.
Keempat, Meminta Pemerintah memperkuat konsultasi dengan organisasi masyarakat adat dan komunitas lokal sebelum menetapkan posisi diplomasi dalam perundingan internasional yang menyangkut hak, pengetahuan tradisional, serta ruang hidup mereka. Kelima, Mendorong penyelarasan kebijakan nasional dengan komitmen internasional, khususnya melalui pelaksanaan IBSAP 2025–2045, pengakuan wilayah adat, perlindungan pengetahuan tradisional, serta pembagian manfaat yang adil dari pemanfaatan keanekaragaman hayati. Dan Keenam, Mendesak agar COP18 dijadikan momentum koreksi diplomasi Indonesia dengan mengedepankan pendekatan yang mempertemukan kepentingan negara dan pengakuan terhadap hak masyarakat adat.
Menutup pernyataannya, Ketua Umum DPP BARAK 106 menegaskan bahwa kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia bukan semata-mata kekayaan administratif negara, melainkan juga bagian dari ruang hidup rakyat yang harus dilindungi dan diwariskan kepada generasi mendatang.
Menurutnya, diplomasi lingkungan tidak cukup hanya berbicara mengenai kemampuan negara mempertahankan kewenangannya dalam forum internasional. Diplomasi harus mampu memastikan bahwa masyarakat yang selama ini menjaga alam memperoleh pengakuan dan ruang yang layak dalam menentukan masa depan lingkungan hidup.
“Jangan jadikan kelestarian alam sebagai narasi pembangunan tanpa keadilan bagi rakyat. Negara harus berdaulat atas kekayaan alamnya, tetapi rakyat tidak boleh kehilangan hak atas ruang hidupnya. Kedaulatan bangsa tidak akan memiliki makna yang utuh apabila keadilan bagi masyarakat yang hidup dan menjaga kekayaan alam tersebut masih diabaikan.”
DPP BARAK 106 menegaskan bahwa perjuangan menjaga kedaulatan sumber daya alam harus berjalan beriringan dengan perjuangan mewujudkan keadilan ekologis, pengakuan masyarakat adat, dan kedaulatan rakyat atas ruang hidupnya.
