KONTRANARASI.COM —Menyimak press release Pemda SBT perihal klarifikasi atas pemberitaan media online dan medsos tentang kegiatan revitalisasi sekolah SD Negeri 08 Kilmury oleh jubir Pemda SBT, Sala satu tokoh Kilmury, M. Umar Gasam angkat bicara.
Dijelaskan, rilis Pemda melalui Jubir tertanggal 24 Agustus 2026, menurut Gasam. Klarifikasi Pemda SBT terkait diskursus publik ihwal dana revitalisasi rehab sekolah SD Negeri 08 Kilmury dengan mengulas hal-hal teknis operasional dan administratif yang menjadi domain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mencerminkan rendahnya pengetahuan dan kecakapan Pemda SBT yang dinahkodai oleh bupati Fachri Alkatiri dan dikordinir oleh sekda A.Q. Amahoru dalam berpemerintahan.
“Bupati sejatinya harus lebih cerdas dan responsif menangkap substansi masalah dari diskursus publik tersebut, bukan justru reaktif dan memberikan atensi terhadap urusan receh yang bersifat teknis dan administratif yang menjadi tanggung jawab pejabat teknis,” Ujar Gasam
Menurutnya, substansi masalah dari diskursus publik itu yakni “kesulitan mengakses layanan pendidikan yang dialami oleh anak didik dusun Wolok selama bertahun tahun sampai detik ini”. Dalam konteks ini bupati sebagai pemimpin tertinggi di daerah yang dilengkapi dengan kewenangan otonomi, mestinya harus secepat mungkin menghadirkan solusi strategis untuk menjawab substansi problem, sekaligus meredakan dan mengakhiri diskursus publik yang sedang berlangsung sehingga tidak membias kemana-mana.
“Bupati SBT sejauh ini belum memberikan perhatian yang serius dan kebijakan yang konkrit terhadap permasalahan kesulitan mengakses layanan pendidikan yang diderita oleh anak-anak didik dusun Wolok. Bahkan bupati terkesan enggan merespon kehadiran sekolah filial dusun Wolok yang diinisiasi oleh masyarakat dan disuport oleh sekolah induk SD Negeri 08 Kilmury sebagai satu langkah inovatif guna meminimalisir kesulitan tersebut,” Lanjut Gasam
Padahal menurut Rumor yang berkembang diketahui Publik dan sudah menjadi Rahasia umum bahwa, dalam kebijakan anggaran dua tahun berturut turut 2025-2026 bupati Fachri sangat Familiar dengan “ Dana Hiba” yang peruntukan atau diberikan kepada yayasan dengan entitas tertentu yg bergerak mengelola kegiatan yang tidak terukur capaian capaian kinerjanya,
“Hemat beta (saya), jika anggaran tersebut di alokasikan untuk pembangunan 3 ruang Belajar yg memadai sangatlah bisa dilakukan oleh Dia (bupati),” Tambah Umar
Lebih lanjut, mantan anggota DPRD SBT dua periode ini menyentil Poin 4 press release Pemda SBT, yang mencerminkan bahwa, bupati dan dinas pendidikan SBT gagal fokus terhadap aspirasi masyarakat dusun Wolok, dan salah membedah persoalan faktual yang ada di masyarakat.
“Masyarakat dusun Wolok berharap dalam waktu dekat pemda dapat menyediakan ruang kelas baru yang layak untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah filial/kelas jauh, bukan sekolah baru sebagaimana yang diinisiasi oleh dinas pendidikan dan gagal,” Tutupnya.(KN-FS)
