Menjaga Rasionalitas Publik: PP Muslimah GPI Tekankan Standar Verifikasi Empiris dalam Pemberitaan Sufmi Dasco Ahmad

KONTRANARASI.COM – Pimpinan Pusat Muslimah Gerakan Pemuda Islam (PP Muslimah GPI) mengecam keras beredarnya berbagai narasi di ruang publik yang dinilai mengarah pada upaya pembunuhan karakter (character assassination) terhadap Sufmi Dasco Ahmad.

Ketua Umum PP Muslimah GPI, Nurapsi, S.Pd., M.Pd., menilai bahwa penyebaran tuduhan tanpa disertai fakta empiris dan bukti hukum yang dapat dipertanggungjawabkan berpotensi merusak reputasi seseorang serta mencederai prinsip keadilan dalam kehidupan demokrasi.

Menurut Nurapsi, setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat seharusnya melalui proses verifikasi yang memadai. Sebab, informasi yang tidak teruji kebenarannya dapat memicu persepsi negatif, memperkeruh suasana politik, dan menurunkan kualitas diskursus publik.

“PP Gerakan Pemuda Islam (GPI) mengecam keras segala bentuk pemberitaan yang mengarah pada character assassination terhadap Bapak Sufmi Dasco Ahmad. Tuduhan yang beredar di ruang publik tidak memiliki dasar fakta maupun bukti hukum yang kuat,” tegas Nurapsi dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa kebebasan pers harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan prinsip akurasi, keberimbangan, verifikasi, dan penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, yang mengatur kewajiban pers dalam menyampaikan informasi serta menjalankan fungsi secara profesional dan bertanggung jawab.

Selain itu, apabila terdapat pemberitaan yang dinilai tidak akurat atau merugikan pihak tertentu, tersedia mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers. Masyarakat juga dapat menempuh mekanisme pengaduan melalui Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks perlindungan kehormatan dan nama baik, Nurapsi turut mengingatkan pentingnya memahami ketentuan hukum yang berlaku, termasuk pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya.

Lebih lanjut, PP Muslimah GPI mengajak seluruh elemen masyarakat, insan pers, dan pemangku kepentingan untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Setiap pihak diharapkan mengedepankan nalar kritis, objektivitas, serta penghormatan terhadap hak dan martabat setiap warga negara.

Nurapsi menegaskan bahwa profesionalisme media merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi. Pers diharapkan tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga berperan menjaga ruang publik agar tetap sehat, objektif, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, PP Muslimah GPI berharap dinamika informasi dan politik nasional dapat berlangsung secara dewasa tanpa dibangun melalui tuduhan yang belum terbukti, fitnah, maupun narasi yang berpotensi merusak reputasi seseorang.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *