KONTRANARASI.COM – Persoalan pembiayaan beasiswa kembali menjadi perhatian di Sulawesi Tenggara. Enam mahasiswa asal Sultra yang tengah menempuh pendidikan di Sampoerna University Jakarta disebut masih menghadapi ketidakpastian terkait kelanjutan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra).
Dari total 13 mahasiswa Sultra yang mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan melalui program beasiswa, tujuh mahasiswa disebut memperoleh pembiayaan melalui Putera Sampoerna Foundation (PSF). Sementara enam mahasiswa lainnya masih menunggu kepastian pembiayaan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Sultra.
Situasi tersebut menuai keprihatinan karena menyangkut keberlangsungan pendidikan mahasiswa yang telah memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tinggi di Jakarta.
Ketidakpastian biaya pendidikan juga dinilai berpotensi memberikan tekanan psikologis bagi mahasiswa dan keluarga. Terlebih, mahasiswa penerima beasiswa tersebut bergantung pada dukungan pembiayaan pemerintah daerah untuk menyelesaikan pendidikan mereka.
Pemerhati pendidikan, Midul Makati, SH., MH., menilai Pemprov Sultra harus segera memberikan kepastian mengenai nasib keenam mahasiswa tersebut.
Menurut Midul, mahasiswa yang telah memperoleh beasiswa semestinya tidak lagi dibebani persoalan ketidakjelasan pembiayaan. Pemerintah daerah, kata dia, memiliki tanggung jawab memastikan program beasiswa berjalan secara konsisten hingga mahasiswa menyelesaikan pendidikannya.
“Bagaimana mungkin mahasiswa yang sudah mendapatkan beasiswa kemudian harus menunggu kepastian pembiayaan? Mereka bukan meminta sesuatu yang mewah. Mereka hanya membutuhkan kepastian agar dapat melanjutkan pendidikan dengan tenang,” ujar Midul Makati, Rabu (9/9/2026).
Ia menegaskan, pendidikan seharusnya ditempatkan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Sulawesi Tenggara.
Midul juga menilai keenam mahasiswa tersebut merupakan bagian dari generasi muda Sultra yang tengah membawa nama daerah di tingkat nasional sehingga pemerintah semestinya memberikan dukungan penuh terhadap proses pendidikan mereka.
“Enam mahasiswa ini adalah anak-anak Sultra berprestasi yang sedang berjuang membawa nama daerah di tingkat nasional. Pemerintah seharusnya hadir memberikan kepastian, bukan justru membiarkan mereka berada dalam ketidakpastian,” tegasnya.
Sebagai bentuk kritik terhadap kondisi tersebut, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka bahkan secara simbolik disebut mendapat label “Musuh Pendidikan.”
Midul menegaskan, penyematan label tersebut bukan merupakan penetapan hukum ataupun tuduhan pidana, melainkan bentuk kritik dan ekspresi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang dinilai belum memberikan kepastian pembiayaan bagi mahasiswa penerima beasiswa.
Ia meminta Pemprov Sultra memastikan persoalan administrasi maupun anggaran tidak sampai mengganggu proses pendidikan mahasiswa.
“Pendidikan adalah hak dan investasi masa depan daerah. Jangan sampai anak-anak Sultra yang sudah mendapatkan kesempatan belajar di Jakarta justru kehilangan kesempatan karena pemerintah tidak mampu memberikan kepastian pembiayaan,” katanya.
Menurut Midul, persoalan yang dialami enam mahasiswa Sampoerna University tersebut perlu menjadi bahan evaluasi terhadap tata kelola program beasiswa Pemprov Sultra. Pemerintah daerah dinilai perlu memastikan setiap program beasiswa memiliki mekanisme pembiayaan yang jelas, transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Ia berharap kritik tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan politik, tetapi menjadi momentum bagi Gubernur Andi Sumangerukka dan Pemprov Sultra untuk melakukan pembenahan terhadap kebijakan pendidikan.
“Masyarakat Sulawesi Tenggara pada akhirnya menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji. Jangan sampai ada lagi mahasiswa Sultra yang harus mempertanyakan masa depan pendidikannya hanya karena ketidakpastian pembiayaan dari pemerintah daerah,” pungkas Midul Makati.
