KONTRANARASI.COM —Akibat tidak beritikad baik, Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur didesak untuk segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi jalan lingkar amarsikaru. Hal ini diungkapkan, Ketua Gerakan Pemberantasan Korupsi (GPK) Maluku Latu Keliangin pada, Kamis (3/9/2026).
Dijelaskan, Pembangun ruas jalan lingkar amarsikaru, kecamatan Pulau Gorom rugikan negara Rp, 3 Miliar lebih, namun sampai saat ini diduga direktur CV Putra Perkasa belum lakukan pengembalian ke kas negara.
“Ini nilainya jumbo, jadi Kejari SBT harus usut tuntas, dan kami akan kawal sampai pada penetapan tersangka, karena pengembalian berdasarkan rekomendasi BPK tidak menghilangkan tindakan yang ditimbulkan,” Ucap Latu
Latu menambahkan, pengembalian keuangan negara akibat kekurangan volume pekerjaan sampai saat ini tidak digubris oleh Hendra Wibisono alias Bisyong, namun Kejaksaan negeri seram bagian timur dan Inspektorat SBT seperti cuek. Semestinya proses penyelidikan sudah harus dilakukan oleh pihak kejaksaan.
“Kejaksaan jangan diam lah, ini uang negara. Apalagi kerugian yang ditimbulkan dilakukan dalam keadaan sadar, maka yang bersangkutan sudah punya niat untuk meraup keuntungan besar sehingga tidak lagi fokus pada volume dan kualitas pekerjaan dan itu korupsi,” Kata Latu
Lebih lanjut aktivis anti korupsi iniengatakan, jika Kejari SBT tidak cukur, maka pihaknya mendesak Kejati Maluku agar segera mengambil alih kasus ini untuk diusut, karena tindakan yang dilakukan sangat merugikan keuangan negara yang berdampak pada perekonomian negara.
“Kami mendesak Kejati Maluku agar segera mengambil alih kasus ini, Jangan biarkan kasus ini menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum,” Tegasnya
Untuk diketahui, proyek ini dikerjakan tahun anggaran 2022, melalui dinas pekerjaan umum kabupaten seram bagian timur dengan nomor surat perjanjian kerja 600.02/SP-TND/PPK.91/DAK, kepada perusahan yakni CV.PP dengan nilai kontrak 14,491.000.000 dengan nama pekerjaan Peningkatan Kapasitas struktur jalan Ruas lingkar Pulau Amarsekaru,
Pekerjaan yang dikerjakan oleh Perusahaan milik bisyong alias Hendra Wibisono telah dicairkan 95%. Berdasarkan hasil audit BPK dicairkan dalam tiga tahap yaitu pada 29 juli 2022, 26 oktober 2022 dan 21 desember 2022.
Pada pekerjaan ini, pihak perusahaan diduga meraup keuntungan yang sangat fantastis, karena dikerjakan tidak sesuai Rancangan Anggaran Belanja ( RAB ). Bisyong alias hendra wibisono diduga melaksanakan pekerjaan tersebut amburadul dan diduga sengaja mengurangi sejumlah volume pekerjaan demi mendapatan keutungan besar, sehingga menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp,3 milyar lebih.
Dari hasil pemeriksaan oleh BPK tahun 2023, bisiong alias hendra wibisono dengan segaja mengurangi sejumlah volume pekerjaan, pada pekerjaan lapis pondasi Agregat Kelas A, lapisan penetrasi macadam fc 15 Mpa sebesar Rp. 2 milyar lebih, serta pengurangan pada ketidaksesuain spesifikasi lapisan pondasi agregat kelas A sebesar Rp. 1, 9 milyar lebih.
Atas Temuan tersebut, BPK Provinsi maluku merekomendasikan agar Bisyong alias hendra wibisono melakukan pengembalian kepada kas negara sebesar sebesar Rp,3 milyar lebih, namun sampai saat ini bisiong alias hendra wibisono tidak memiliki itikad baik untuk malakukan pengembalian hingga batas waktu yang ditentukan telah habis.(KN-FS)
