KONTRANARASI.COM —Pernyataan sekretaris tim revitalisasi sekolah, M. Yusran Buatan dinilai sekedar membela diri. Hal ini diungkapkan, pengurus DPD KNPI Maluku, Muhamad Rumodar dalam rilisnya yang diterima media ini, Rabu (2/9/2026)
Menurut Rumodar, ia mencermati proses revitalisasi sekolah semenjak awal dinilai terkesan ganjal, karena mulai dari pergantian kepala sekolah yang diduga kuat akibat para kepala sekolah yang diganti tidak mau melakukan penyetoran
“Mencermati perkembangan program revitalisasi satuan pendidikan di SBT, semenjak realisasikan, program tersebut pada tahun 2025 hingga 2026 menuai banyak problem, proses pergantian kepala sekolah yang tidak wajar, diduga dilakukan karena kepala sekolah tidak mengiakan penyetoran anggaran 10 % ke tim revitalisasi, sebagaimana pengakuan beberapa kepsek yang telah diganti,” Ungkap Muhamad
Selain itu, pernyataan sekretaris tim revitalisasi sekolah, M. Yusran Buatan dinilai alibi tak mendasari dan terkesan sekedar membela diri. pernyataan tersebut memperkuat dugaan selama ini jika terjadi pemotongan 10% anggaran berdasarkan pagu setiap sekolah penerima revitalisasi dengan alibi pajak, anggaran perencanaan maupun pengawasan.
“Pernyataan sekretaris tim revitalisasi terkesan membela diri, tidak selaras dengan instruksi presiden no 7 tahun 2025, dimana tim revitalisasi tidak memiliki kewenangan dalam mengatur anggaran revitalisasi, pemotongan Pajak /PPN/Pph bukan kewenangan tim revitalisasi,” Tegasnya
Lebih lanjut, aktivis anti korupsi ini menyentil setiap kegiatan dilakukan di hotel, padahal ada fasilitas kantor yang semestinya itu dipakai untuk beraktifitas.
“Melakukan sejumlah kegiatan revitalisasi di hotel adalah alasan tidak rasional, sebab kantor boleh di gunakan untuk berbagai aktifitas kantor hingga malam,” Kata Muhamad
Untuk memastikan semua program ini berjalan dengan baik, maka ia meminta Bupati Seram Bagian Timur agar segera mengevaluasi tim revitalisasi sekolah, agar kedepan program tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan semua pihak.
“Dalam mengawal program pemerintah agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh satuan pendidikan sebagai penerima manfaat, kami meminta dengan hormat bupati SBT segera mengevaluasi tim revitalisasi untuk kemasalahatan program pemerintah pusat,” Harapnya
Pemuda asal SBT ini bahkan menduga, jangan sampai pergantian para Kepala Sekolah merupakan bagian dari perintah orang nomor satu di SBT
“Jika tim revitalisasi ini tidak diefaluasi maka patut diduga pergantian kepala sekolah hingga dugaan pemotongan 10 % dana revitalisasi satuan pendidikan adalah benar adanya, diduga pergantian kepala sekolah adalah perintah bupati,” Tutupnya.(KN-FS)
