KONTRANARASI.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Selatan menyoroti dugaan praktik korupsi dalam proyek pengadaan sepatu Sekolah Rakyat di lingkungan dengan nilai anggaran mencapai Rp27 miliar. Proyek yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan masyarakat kurang mampu itu diduga menjadi ajang penyimpangan anggaran oleh oknum tertentu.
Kepala Bidang PTKP HMI Cabang Jakarta Selatan Sahabudin menilai besarnya anggaran tersebut tidak sejalan dengan kondisi di lapangan. Berdasarkan laporan yang diterima, terdapat indikasi ketidakwajaran dalam proses tender hingga spesifikasi barang yang dinilai tidak sebanding dengan nilai kontrak pengadaan.
“Uang rakyat sebesar Rp27 miliar bukan angka yang kecil. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit, sangat menyakitkan jika anggaran yang dialokasikan untuk sepatu sekolah anak-anak bangsa justru diduga dikorupsi oleh tangan-tangan kotor di Kemensos,” Ujarnya Senin, (18/5/2026).
Selain itu, HMI Jakarta Selatan juga meminta adanya keterbukaan informasi publik dalam seluruh pengadaan yang berkaitan dengan program Sekolah Rakyat, mulai dari sepatu, kaus kaki hingga seragam sekolah. Mereka menilai transparansi menjadi langkah penting agar penggunaan anggaran negara dapat diawasi masyarakat secara langsung.
“Kami mengingatkan kepada Kementerian Sosial agar seluruh pengadaan yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat harus terbuka kepada publik. Penggunaan anggaran negara dalam proyek-proyek strategis nasional wajib dapat dipantau masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran atau kasus serupa kembali terulang,” lanjutnya.
Kepala Bidang PTKP HMI Jakarta Selatan juga menilai bahwa, lembaga yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan sosial itu justru diduga terjebak dalam praktik birokrasi yang koruptif.
Berikut Pernyataan Sikap dan Tuntutan HMI Jakarta Selatan
Dalam keterangannya, HMI Jakarta Selatan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada aparat penegak hukum dan pihak terkait, di antaranya:
1. Mendesak untuk segera memanggil dan memeriksa Menteri Sosial serta direktur jenderal terkait atas dugaan penggelembungan harga (mark-up) proyek pengadaan sepatu.
2. Menuntut Menteri Sosial membuka secara transparan data pengadaan sepatu senilai Rp27 miliar kepada publik.
3. Mendesak dilakukan audit internal serta pencopotan pejabat pembuat komitmen (PPK) dan oknum terkait yang diduga terlibat dalam proses pengadaan tidak wajar.
4. Meminta evaluasi total terhadap proyek pengadaan sepatu dengan nilai anggaran mencapai Rp27 miliar tersebut.
5. Mendesak KPK menelusuri dugaan aliran dana dan potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari proyek pengadaan tersebut.
HMI Jakarta Selatan menegaskan akan tetap konsisten menjadi mitra kritis pemerintah sekaligus penyambung aspirasi masyarakat dalam mengawal pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Negara tidak boleh kalah oleh koruptor yang mencuri hak anak-anak sekolah,” tegasnya.
