Isu Judol dan Doxing Seret Nama Dasco, DPN LKPHI: Jangan Ada Operasi Politik Berkedok Kritik, Desak Bareskrim Polri Usut Tuntas

KONTRANARASI.COM – Pusaran isu yang menyeret nama Wakil Ketua DPR RI Prof. Sufmi Dasco Ahmad terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan judi online (judol), termasuk tudingan membekingi praktik perjudian daring di Kamboja, hingga isu doxing dan intimidasi terhadap warganet, mendapat sorotan serius dari Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (DPN LKPHI).

Direktur Eksekutif DPN LKPHI, Ismail Marasabessy, secara terbuka menyampaikan kecurigaannya terhadap narasi negatif yang belakangan dikaitkan dengan Prof. Sufmi Dasco Ahmad. Ia menilai tudingan-tudingan tersebut belum dapat dianggap sebagai kebenaran sebelum didukung bukti yang kuat.

“Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dari berkembangnya isu-isu yang menyeret nama Prof. Sufmi Dasco Ahmad? Jangan sampai ada skenario pembunuhan karakter yang dikemas seolah-olah sebagai kritik publik, padahal di baliknya terdapat kepentingan politik tertentu. Kalau memang ada bukti, silakan bawa ke aparat penegak hukum, bukan sekadar melempar tuduhan di ruang publik,” tegas Ismail, Kamis (19/11/2026).

Pernyataan Ismail semakin menarik perhatian ketika ia menyinggung dinamika politik nasional, khususnya berkembangnya spekulasi mengenai bursa calon Wakil Presiden dan kemungkinan pergantian Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan isu yang menyeret Dasco dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mengganggu posisi politik dan membatasi ruang geraknya dalam percaturan politik nasional.

Ismail juga mempertanyakan logika tudingan doxing dan intimidasi yang dikaitkan dengan Dasco. Menurut penilaiannya, Dasco selama ini dikenal sebagai figur yang terbuka terhadap kritik, memiliki kedekatan dengan aktivis mahasiswa, organisasi kepemudaan (OKP), serta berbagai elemen masyarakat. Ia menilai perbedaan pendapat seharusnya dijawab melalui dialog dan mekanisme demokrasi, bukan dengan penghakiman berdasarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Sepanjang yang kami kenal, Prof. Dasco merupakan sosok yang terbuka menerima kritik dan masukan. Beliau dekat dengan aktivis mahasiswa, OKP, dan masyarakat. Karena itu, jangan sembarangan mengaitkan seseorang dengan tindakan doxing atau intimidasi tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini persoalan serius yang harus dibuktikan, bukan sekadar dijadikan bahan pembentukan opini,” ujarnya.

Lebih keras lagi, Ismail menyatakan pihaknya tidak meyakini tudingan yang menghubungkan Prof. Sufmi Dasco Ahmad dengan jaringan judi online, terlebih dugaan membekingi operasional perjudian daring di Kamboja. Ia meminta publik membedakan antara fakta hukum, dugaan, dan propaganda di media sosial. Menurutnya, pemberantasan judi online tidak boleh dijadikan momentum untuk menyerang kehormatan seseorang melalui tuduhan yang belum teruji kebenarannya.

DPN LKPHI menegaskan bahwa praktik judi online merupakan kejahatan yang harus diberantas sampai ke akar-akarnya, termasuk apabila melibatkan jaringan lintas negara. Namun, pemberantasan tersebut harus berjalan berdasarkan bukti dan proses hukum yang transparan. Ismail meminta siapa pun yang memiliki informasi valid mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu agar menyampaikannya kepada aparat penegak hukum sehingga dapat diperiksa secara profesional.

Tidak hanya menyoroti substansi tudingan, Ismail juga mendesak Polri agar tidak membiarkan ruang digital berubah menjadi arena penyebaran fitnah, ujaran kebencian, doxing, dan intimidasi. Ia meminta aparat menelusuri setiap laporan serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum. Baginya, kebebasan berekspresi tidak boleh dijadikan tameng untuk menyebarkan informasi palsu maupun menyerang kehormatan orang lain.

“Polisi jangan hanya menunggu situasi semakin gaduh. Jika ada laporan dan bukti mengenai penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, doxing, maupun intimidasi, segera lakukan penelusuran. Siapa pun aktornya harus diproses apabila terbukti melanggar hukum. Jangan sampai ada kesan bahwa ruang digital bebas digunakan untuk menghancurkan nama baik seseorang tanpa konsekuensi hukum,” tandas Ismail.

Ia memperingatkan bahwa pembiaran terhadap penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dapat memicu keresahan masyarakat, memperuncing polarisasi, dan mengganggu stabilitas keamanan serta ketertiban masyarakat (kamtibmas). Karena itu, DPN LKPHI meminta Polri bertindak cepat, profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam menangani persoalan tersebut

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *