Pusaka Indonesia: Dukungan Dasco Jadi Wapres Dinilai Berpotensi Melemahkan Posisi Strategis Gerindra di Senayan

KONTRANARASI.COM – Wacana dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dinilai perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, posisi Dasco saat ini sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus salah satu tokoh penting Partai Gerindra memiliki nilai strategis dalam menjaga kekuatan dan pengaruh partai tersebut di parlemen.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian dan Studi Indonesia (PUSAKA INDONESIA), Afandi Tomagola, menilai bahwa mendorong Dasco menuju kursi Wakil Presiden tanpa mempertimbangkan konsekuensi kelembagaan dapat berdampak terhadap posisi strategis Gerindra di Senayan.

“Menurut kami, dukungan terhadap Dasco untuk menjadi Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pergantian figur. Ada kepentingan politik dan kelembagaan yang harus diperhitungkan. Jangan sampai upaya mendorong Dasco ke kursi Wakil Presiden justru mengurangi peran strategis Gerindra di DPR RI,” ujar Afandi Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan bahwa keberadaan Dasco di parlemen merupakan bagian dari dinamika kepemimpinan dan kekuatan politik Gerindra. Karena itu, wacana tersebut perlu dilihat secara komprehensif, bukan hanya dari sisi peluang seseorang menduduki jabatan eksekutif.

Afandi menambahkan, Gerindra sebagai partai politik memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di DPR RI. Dengan demikian, setiap perubahan posisi tokoh strategis partai perlu memperhitungkan dampaknya terhadap keberlangsungan peran kelembagaan.

“Jangan sampai Gerindra justru kehilangan salah satu figur strategisnya di Senayan karena sebuah wacana yang belum tentu memberikan keuntungan kelembagaan. Kepentingan partai dan stabilitas politik nasional harus menjadi pertimbangan,” tegasnya.

PUSAKA INDONESIA menekankan bahwa wacana pengisian jabatan Wakil Presiden harus dibahas secara rasional, objektif, dan berdasarkan kepentingan nasional. Jangan sampai diskursus mengenai figur justru mengabaikan pentingnya menjaga keseimbangan kekuatan politik dan efektivitas lembaga negara.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *