KontraNarasi.com – Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI), Charles Gilbert, mendesak Menteri Keuangan Republik Indonesia, Prof. Dr. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., untuk mempertimbangkan dan mendorong pemberlakuan Wealth Tax atau pajak kekayaan bagi kelompok masyarakat dengan akumulasi kekayaan bersih yang sangat besar.
Charles menilai bahwa reformasi perpajakan nasional perlu diarahkan pada prinsip keadilan fiskal, di mana kontribusi terhadap penerimaan negara tidak hanya bertumpu pada masyarakat pekerja dan kelompok berpenghasilan menengah, tetapi juga memperhatikan kapasitas ekonomi kelompok masyarakat superkaya.
Menurutnya, negara membutuhkan instrumen kebijakan fiskal yang mampu memperluas basis penerimaan negara sekaligus mendorong pemerataan kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Sudah saatnya pemerintah membuka ruang serius untuk menerapkan Wealth Tax. Jangan sampai beban pembangunan nasional lebih banyak dirasakan oleh masyarakat pekerja, sementara kelompok yang memiliki akumulasi kekayaan sangat besar belum memberikan kontribusi yang sebanding dengan kapasitas ekonominya,” tegas Charles Gilbert.
Ia menjelaskan bahwa penerapan Wealth Tax bukan semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan negara, melainkan juga menjadi instrumen untuk memperkuat keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
BEM KSI berpandangan bahwa kebijakan tersebut perlu dirancang secara progresif, terukur, transparan, dan hanya menyasar kelompok dengan kekayaan bersih pada ambang batas tertentu. Perhitungan pajak juga harus memperhatikan nilai aset, kewajiban atau utang, serta mencegah pengenaan pajak berganda yang tidak proporsional.
Charles juga mendorong Kementerian Keuangan untuk melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan akademisi, ekonom, mahasiswa, pelaku usaha, serta masyarakat sipil agar kebijakan Wealth Tax memiliki landasan hukum dan ekonomi yang kuat.
Lebih lanjut, BEM KSI meminta agar potensi tambahan penerimaan negara dari kebijakan tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
“Jangan hanya berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tetapi kita juga harus memastikan bahwa hasil pertumbuhan tersebut dapat dirasakan secara lebih adil oleh masyarakat. Kekayaan yang besar harus memiliki tanggung jawab sosial yang besar pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” lanjutnya.
BEM Kristiani Seluruh Indonesia menegaskan bahwa usulan penerapan Wealth Tax harus menjadi bagian dari diskursus reformasi perpajakan nasional yang terbuka, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang bangsa.
Charles Gilbert berharap Menteri Keuangan dapat membuka ruang dialog dan kajian kebijakan bersama berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, demi menghadirkan sistem perpajakan yang lebih adil, berkelanjutan, dan mampu mendukung cita-cita Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.





