KONTRANARASI.COM – Polemik mengenai pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, mendapat perhatian dari sejumlah organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (LSM PMPRI) SBT, Abdul Gafur Rusunrey, meminta masyarakat menyikapi informasi terkait program tersebut secara objektif dan tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
Gafur menyampaikan hal tersebut di Bula, Rabu (5/8/2026). Ia mengaku prihatin terhadap berkembangnya narasi yang seolah-olah menggambarkan pengelolaan program revitalisasi satuan pendidikan di SBT bermasalah tanpa disertai pembuktian yang jelas.
Menurutnya, sebagai bagian dari masyarakat dan generasi muda daerah, semua pihak semestinya memberikan dukungan terhadap setiap upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan program pembangunan, khususnya di sektor pendidikan.
“Di tengah kondisi efisiensi anggaran saat ini, kita patut mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang mampu mendatangkan program pembangunan ke daerah. Program seperti revitalisasi satuan pendidikan sangat dibutuhkan karena masih banyak sekolah yang membutuhkan perhatian,” ujar Gafur.
Hal senada disampaikan Ketua DPD KNPI SBT, Sabandar Lisa Kelilauw. Ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran turut berdampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.
Lisa menyebutkan, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam membiayai pembangunan infrastruktur pendidikan yang jumlahnya cukup banyak.
“Efisiensi berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Seram Bagian Timur. APBD kita mengalami pemotongan sekitar Rp117 miliar. Kita semua mengetahui bahwa kemampuan keuangan daerah tidak cukup untuk membiayai puluhan pembangunan infrastruktur pendidikan,” kata Lisa.
Ia menegaskan, program revitalisasi satuan pendidikan yang saat ini berjalan tidak semata-mata mengandalkan APBD Kabupaten SBT, melainkan bersumber dari anggaran pemerintah pusat melalui APBN.
Menurut Lisa, keberhasilan pemerintah daerah memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah pusat merupakan sesuatu yang patut diapresiasi, mengingat kebutuhan pembangunan infrastruktur pendidikan di SBT masih cukup besar.
“Anggaran yang digunakan untuk membangun puluhan sekolah yang tersebar di SBT bersumber dari APBN. Pemerintah daerah telah berupaya melakukan lobi dan komunikasi di tingkat pusat agar anggaran pembangunan dapat dibawa ke daerah,” jelasnya.
Lisa berharap upaya tersebut dapat terus dilakukan pada tahun-tahun berikutnya sehingga sekolah-sekolah yang masih mengalami kerusakan berat dapat memperoleh bantuan melalui program revitalisasi.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Pemuda (FORKOP), Asrun Warawara, mengimbau seluruh elemen masyarakat SBT untuk ikut mengawal program pembangunan, termasuk bantuan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurut Asrun, kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial. Namun, kritik harus didasarkan pada data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Tugas kita adalah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah untuk mendatangkan anggaran dari pusat ke daerah agar berbagai kebutuhan pembangunan dapat diselesaikan. Setelah itu, pembangunan harus kita kawal agar berjalan dengan baik sampai selesai,” ujar Asrun.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menyebarkan tudingan mengenai dugaan penyimpangan apabila belum didukung bukti yang memadai.
Asrun menilai, munculnya pemberitaan atau opini yang menyudutkan program revitalisasi pendidikan tanpa dasar yang jelas berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap pembangunan daerah.
“Saya mengamati beberapa pemberitaan belakangan ini yang selalu menyudutkan pengelolaan bantuan revitalisasi satuan pendidikan. Ada yang berspekulasi mengenai dugaan penyimpangan, tetapi tidak disertai pembuktian. Hal seperti ini harus kita sikapi secara bijak,” katanya.
Ia juga meminta seluruh pihak tidak membawa kepentingan politik ke dalam program pembangunan pendidikan yang seharusnya berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, agenda utama masyarakat SBT saat ini adalah memastikan pembangunan daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia.
“Isu penting saat ini adalah bagaimana masyarakat SBT bisa semakin sejahtera, sehat, cerdas, dan berbudi luhur. Itu harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Asrun juga menambahkan, pihaknya tetap akan menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah. Namun, pengawasan tersebut harus dilakukan secara proporsional dan berdasarkan fakta.
“Kalau kebijakan pemerintah salah, kita harus menjadi alarm dan menyampaikan bahwa itu salah. Tetapi kalau kinerjanya benar dan memberikan manfaat bagi masyarakat, maka patut kita apresiasi. Kita tidak boleh mencari-cari kesalahan atau membuat spekulasi yang justru merugikan daerah,” pungkasnya.
