KONTRANARASI.COM – Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 semestinya tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan yang diwarnai ucapan selamat dan apresiasi. Lebih dari itu, momentum ini perlu dijadikan ruang refleksi dan evaluasi atas kualitas penegakan hukum serta hubungan Polri dengan masyarakat.
Menurut Teofilus Mian Parluhutan selaku Direktur Eksekutif Gerakan Muda Visioner (GEMUVI) Selama delapan dekade, Polri telah menjadi salah satu pilar utama negara dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Berbagai capaian patut diapresiasi. Namun, di balik keberhasilan tersebut, masih terdapat pekerjaan besar yang harus dituntaskan, yakni membangun kembali kepercayaan publik secara menyeluruh.
“Tantangan terbesar Polri saat ini bukan semata kejahatan jalanan, peredaran narkotika, maupun kejahatan siber. Tantangan yang paling mendasar justru terletak pada krisis kepercayaan publik. Setiap penyalahgunaan kewenangan, praktik pungutan liar, ketidakprofesionalan dalam penyidikan, hingga perilaku oknum yang mencederai rasa keadilan masyarakat, telah menggerus legitimasi institusi yang dibangun dengan susah payah.” Ungkap Teofilus, Kamis (2/26) Kemarin.
Teo juga menambahkan Kepercayaan publik tidak dapat dipulihkan melalui slogan, kampanye media sosial, atau pencitraan semata. Kepercayaan hanya akan tumbuh apabila masyarakat melihat keberanian institusi untuk menindak anggota yang menyimpang tanpa pandang bulu, membuka ruang pengawasan publik, serta memastikan hukum ditegakkan secara adil kepada siapa pun, tanpa memandang jabatan, kekuasaan, maupun kedekatan politik.
“Polri juga perlu memperkuat budaya meritokrasi dan profesionalisme. Promosi jabatan harus didasarkan pada integritas, kompetensi, dan rekam jejak, bukan pada kedekatan personal atau pertimbangan nonprofesional. Institusi yang kuat dibangun oleh sistem yang kokoh, bukan oleh figur semata.” Tambah teo
Teofilus juga menegaskan Di tengah visi besar menuju Indonesia Emas 2045, Polri dituntut menjadi institusi yang semakin modern, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Penegakan hukum harus berfungsi sebagai instrumen keadilan, bukan sekadar alat kekuasaan.
“Kritik terhadap Polri tidak semestinya dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, kritik merupakan bentuk kepedulian masyarakat yang menginginkan kepolisian yang semakin profesional dan dipercaya.” Menurut teofilus Institusi yang besar justru tercermin dari kemampuannya menerima kritik, koreksi, dan terus berbenah.
Menutup siaran pers nya Teofilus mengucapkan Selamat Ulang Tahun ke 80 untuk Kepolisian Repubik Indonesia Semoga Polri terus tumbuh sebagai institusi yang berintegritas, profesional, presisi dalam bertindak, rendah hati “Dalam Memasuki usia ke-80, Polri memiliki kesempatan penting untuk membuktikan bahwa reformasi kepolisian bukan sekadar wacana. Semoga Polri terus tumbuh sebagai institusi yang berintegritas, profesional, presisi dalam bertindak, rendah hati” menutup siaran persnya.
