KONTRANARASI.COM Jakarta — Ketua DPP Nasionalis Muda Nusantara, Muhamad Gurium, mengingatkan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa agar memanfaatkan masa kepemimpinannya secara efektif dengan memprioritaskan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan justru menghabiskan waktu pada kegiatan seremonial yang belum tentu memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Menurut Gurium, periodesasi kepemimpinan seorang kepala daerah relatif singkat. Karena itu, setiap tahun dalam masa jabatan harus dimanfaatkan untuk menghasilkan perubahan konkret, mempercepat realisasi program strategis, serta memastikan anggaran daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa ukuran keberhasilan seorang gubernur tidak semata-mata ditentukan oleh seberapa sering menghadiri acara peresmian, meluncurkan program, atau menyampaikan pidato pembangunan. Ukuran yang lebih mendasar adalah sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menyelesaikan persoalan masyarakat secara terukur dan berkelanjutan.
“Jangan sampai masa jabatan habis untuk kegiatan seremonial, sementara persoalan mendasar masyarakat terus berulang. Rakyat membutuhkan kerja nyata, bukan sekadar seremoni. Setiap program harus memiliki hasil yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Gurium.
Ia menilai kegiatan seremonial bukan sesuatu yang sepenuhnya keliru dalam tata kelola pemerintahan. Peresmian fasilitas publik, peluncuran program, maupun agenda protokoler dapat menjadi bagian dari komunikasi pemerintah. Namun, persoalan muncul ketika aktivitas tersebut menyita perhatian dan sumber daya tanpa diikuti pelaksanaan kebijakan yang efektif.
Karena itu, Gubernur Maluku perlu memastikan setiap program pembangunan memiliki sasaran yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, jadwal penyelesaian, serta mekanisme evaluasi yang transparan. Tanpa hal tersebut, program pembangunan berisiko berhenti pada laporan kegiatan, sementara manfaatnya bagi masyarakat sulit dibuktikan.
“Jabatan kepala daerah bukan panggung untuk membangun popularitas pribadi. Justru jabatan publik merupakan mandat yang harus diterjemahkan menjadi pelayanan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Prioritaskan Kebutuhan Riil Masyarakat
Gurium meminta Pemerintah Provinsi Maluku mengarahkan energi birokrasi pada persoalan yang secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan ekonomi lokal, serta pemerataan pembangunan antardaerah harus menjadi perhatian berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, sebagai provinsi kepulauan, Maluku menghadapi tantangan geografis yang membutuhkan perencanaan pembangunan secara cermat dan konsisten. Konektivitas antarpulau, akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi harus menjadi bagian penting dari prioritas pemerintah daerah.
Oleh sebab itu, setiap program yang diumumkan kepada publik harus benar-benar memasuki tahapan pelaksanaan, memiliki dukungan anggaran yang memadai, dan menunjukkan kemajuan yang dapat dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai agenda pemerintahan terlihat padat, tetapi persoalan rakyat berjalan di tempat. Kesibukan birokrasi tidak selalu identik dengan keberhasilan pembangunan,” pungkasnya.
Transparansi dan Akuntabilitas Harus Diperkuat
Lebih lanjut, Gurium menilai kritik terhadap program seremonial harus menjadi momentum untuk memperkuat akuntabilitas pemerintahan. Masyarakat berhak mengetahui program yang telah diselesaikan, besaran anggaran yang digunakan, penerima manfaat, serta berbagai kendala yang masih menghambat pelaksanaannya.
Transparansi tersebut penting agar penilaian terhadap kinerja pemerintah tidak semata-mata bergantung pada pidato, publikasi kegiatan, maupun klaim keberhasilan sepihak.
Ia juga mendorong agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja berdasarkan target yang realistis dan terukur. Program yang tidak efektif perlu dievaluasi, hambatan pelaksanaan harus dijelaskan secara proporsional, dan penggunaan anggaran wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi Gurium, keberhasilan kepemimpinan tidak ditentukan oleh banyaknya agenda yang tercantum dalam kalender pejabat, melainkan oleh perubahan nyata yang dirasakan masyarakat selama masa jabatan berlangsung.
“Waktu kepemimpinan yang terbatas harus diimbangi dengan ketepatan mengambil keputusan dan keseriusan mengeksekusi kebijakan,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap tahun yang berlalu tanpa kemajuan berarti akan mempersempit ruang bagi pemerintah untuk menuntaskan agenda pembangunan. Sebaliknya, program yang dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, dijalankan secara konsisten, dan diawasi secara terbuka akan menjadi dasar yang lebih kuat untuk menilai kinerja kepala daerah.
Karena itu, Gurium meminta Gubernur Maluku menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pencitraan. Setiap kegiatan pemerintah harus memiliki tujuan yang jelas, setiap anggaran harus memberikan manfaat yang dapat diuji, dan setiap janji pembangunan harus memiliki ukuran realisasi yang transparan.
“Periodesasi kepemimpinan memang tidak panjang, tetapi tanggung jawab terhadap rakyat tidak boleh dijalankan setengah hati. Seremoni boleh menjadi pelengkap pemerintahan, tetapi kerja nyata harus tetap menjadi ukuran utama. Jabatan adalah amanah. Rakyat menunggu bukti nyata, bukan sekadar acara dan pencitraan,” tutup Muhamad Gurium. (FN-AR)
