JMPPB Akan Gelar Aksi Lanjutan, Sorot Dugaan Keterlibatan PT Bio Farma dan PT Pupuk Indonesia

KONTRANARASI.COM — Jaringan Mahasiswa dan Pemuda Pemerhati Bangsa (JMPPB) menyatakan akan kembali menggelar aksi penyampaian pendapat di muka umum pada Rabu, 7 Oktober 2026.

Aksi lanjutan tersebut merupakan bentuk konsistensi JMPPB dalam mendorong adanya klarifikasi, pemeriksaan, transparansi, dan audit terhadap dugaan pemanfaatan fasilitas maupun program BUMN untuk kepentingan kegiatan politik praktis.

JMPPB menyoroti dugaan keterlibatan PT Bio Farma (Persero) dan PT Pupuk Indonesia dalam memberikan fasilitas pendukung pada kegiatan safari politik yang dihadiri Presiden RI bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Provinsi Lampung. Hal tersebut menjadi salah satu dasar JMPPB mendesak adanya pemeriksaan secara objektif dan transparan oleh pihak yang berwenang.

Menurut JMPPB, apabila fasilitas, anggaran, maupun program perusahaan BUMN digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan politik praktis, maka persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka dan dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Koordinator Aksi JMPPB, Amri, mengatakan pihaknya tidak bermaksud menghakimi PT Bio Farma maupun PT Pupuk Indonesia. JMPPB justru mendorong agar dugaan tersebut dibuktikan atau dibantah melalui mekanisme pemeriksaan yang transparan.

“Kami meminta persoalan ini dibuka secara terang. Kalau memang tidak ada penyalahgunaan fasilitas maupun program BUMN, silakan dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit yang transparan. Jangan sampai publik hanya mendapatkan pernyataan tanpa adanya pembuktian.”Ujarnya, Sabtu (3/10/2026).

JMPPB menilai PT Bio Farma dan PT Pupuk Indonesia perlu memberikan penjelasan terkait dugaan keterlibatan tersebut apabila memang terdapat penggunaan fasilitas, program, maupun sumber daya perusahaan dalam kegiatan yang dipersoalkan.

Untuk itu, dalam aksi lanjutan pada Rabu 7 Oktober 2026 nanti, JMPPB kembali membawa sejumlah tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak Kementerian BUMN dan Danantara Indonesia melakukan evaluasi, investigasi, serta klarifikasi menyeluruh terkait dugaan pemanfaatan fasilitas dan program PT Bio Farma (Persero) serta PT Pupuk Indonesia untuk kepentingan politik praktis.

2. Mendesak pemeriksaan terhadap jajaran terkait apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan atau fasilitas perusahaan.

3. Mendorong keterbukaan laporan penggunaan anggaran dan program CSR PT Bio Farma dan PT Pupuk Indonesia agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

4. Mendesak seluruh BUMN menjaga prinsip Good Corporate Governance (GCG), profesionalisme, independensi, transparansi, dan akuntabilitas.

5. Mendesak dilakukannya audit dan pemeriksaan secara independen untuk memastikan tidak terdapat penyalahgunaan anggaran maupun fasilitas negara/BUMN.

JMPPB menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat secara damai, tertib, dan konstitusional sebagaimana dasar aksi yang telah disampaikan sebelumnya.

JMPPB meminta Kementerian BUMN, PT Bio Farma (Persero), dan PT Pupuk Indonesia tidak mengabaikan pertanyaan publik serta membuka ruang klarifikasi atas dugaan yang menjadi perhatian masyarakat,”tutupnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *