Di tengah riuh narasi pembangunan nasional, Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan sebuah agenda ekonomi ambisius “Koperasi Desa Merah Putih”. Kebijakan ini hadir dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk rencana rekrutmen 30.000 manajer profesional untuk mengintervensi langsung nadi ekonomi pedesaan.
Secara teknokratis, langkah ini tampak sebagai lompatan kuantum, negara hadir membawa manajerial modern ke jantung pertahanan ekonomi akar rumput. Namun, di balik kemasan yang progresif tersebut, terdapat pertanyaan eksistensial yang harus dijawab. Apakah ini benar-benar instrumen emansipasi rakyat, atau justru sebuah upaya sistematis untuk mengindustrialisasi kegagalan manajemen masa lalu dalam skala yang lebih besar?
Sebagai bangsa yang lahir dari rahim perlawanan terhadap eksploitasi, kita memiliki tanggung jawab intelektual untuk membedah setiap kebijakan dengan pisau analisis yang tajam. Sejarah mengajarkan bahwa institusi ekonomi yang dibangun tanpa fondasi ideologis dan ekosistem yang sehat hanya akan berakhir menjadi beban sejarah baru.
Anatomi Realitas Melampaui Retorika Statistik
Optimisme pemerintah sering kali dibangun di atas asumsi makro yang menggoda. Jika kita melakukan simulasi sederhana, 30.000 koperasi desa dengan masing-masing 500 anggota aktif yang bertransaksi Rp1 juta per bulan, maka secara teoretis akan tercipta perputaran ekonomi sebesar Rp180 triliun per tahun. Angka ini secara politis adalah bahan propaganda yang luar biasa efektif untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat kecil.
Namun, realitas empiris memberikan peringatan yang kontradiktif. Data menunjukkan bahwa dari sekitar 120.000 koperasi yang ada di Indonesia saat ini, hanya sekitar 60–70% yang berstatus aktif. Sisanya terjebak dalam kondisi “mati suri” ada secara administratif, namun lumpuh secara fungsional. Kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pun stagnan di angka 5–6% selama satu dekade terakhir. Fenomena ini menunjukkan adanya kegagalan struktural, bukan sekadar kekurangan lembaga.
Jika Koperasi Desa Merah Putih hanya menambah jumlah unit tanpa memperbaiki ekosistem pasar, maka perputaran ekonomi yang diharapkan sebesar Rp180 triliun tersebut berisiko menyusut hingga hanya Rp20–30 triliun akibat rendahnya daya beli dan inefisiensi operasional. Jarak lebar antara angka idealis dan realis inilah yang sering kali menjadi titik awal keretakan kebijakan top-down. Tanpa kejujuran dalam melihat data, kita hanya sedang membangun menara gading di atas fondasi yang rapuh.
Dialektika Marhaenisme Membebaskan “Si Kecil” dari Subordinasi
Untuk memahami urgensi koperasi, kita harus kembali ke akar ideologi Marhaenisme. Bung Karno merumuskan Marhaenisme sebagai metode untuk membebaskan rakyat kecil petani, nelayan, dan kaum buruh yang memiliki alat produksi namun tetap melarat akibat struktur ekonomi yang ekstraktif. Dalam perspektif ini, koperasi bukan sekadar entitas bisnis pengumpul modal, melainkan “alat perjuangan” (machtsvorming).
Koperasi Desa Merah Putih harus diuji secara dialektis: apakah ia memperkuat kontrol rakyat atas alat produksi mereka, atau justru mensubordinasi mereka ke dalam rantai pasok global di mana rakyat desa hanya menjadi buruh pasif di atas tanahnya sendiri? Jika koperasi hanya berfungsi sebagai pengepul (off-taker) yang menjual bahan mentah ke industri besar tanpa penguasaan teknologi pengolahan, maka koperasi tersebut gagal secara ideologis.
Marhaenisme menuntut adanya “sosio-nasionalisme” dan “sosio-demokrasi”. Artinya, nilai tambah ekonomi harus dinikmati di tingkat desa, bukan terserap ke pusat-pusat akumulasi modal di perkotaan. Koperasi harus menjadi instrumen untuk memutus rantai tengkulak dan sistem ijon yang telah berdekade-dekade membelenggu petani. Tanpa kedaulatan atas distribusi dan harga, koperasi hanya akan menjadi cara baru bagi korporasi besar untuk menjangkau desa dengan cara yang lebih halus.
Koperasi sebagai Gerakan, Bukan Proyek
Bapak Koperasi Indonesia, Mohammad Hatta, memberikan peringatan keras bahwa koperasi adalah “anak kandung dari kesadaran”. Hatta menekankan bahwa koperasi harus tumbuh secara organik dari bawah (bottom-up) sebagai wujud tolong-menolong (self-help). Esensi koperasi adalah pendidikan anggota. Koperasi yang kuat adalah koperasi yang anggotanya paham akan hak, kewajiban, dan memiliki rasa kepemilikan yang tinggi.
Tantangan terbesar Koperasi Desa Merah Putih adalah sifatnya yang sangat instruktif dan digerakkan oleh anggaran pusat (top-down). Ada bahaya besar ketika negara terlalu dominan dalam mendikte jalannya koperasi. Koperasi berisiko kehilangan jiwa kerakyatannya dan berubah menjadi “BUMN mini” atau badan administratif negara di tingkat lokal.
Hatta mengingatkan bahwa kemajuan koperasi tidak diukur dari megahnya gedung atau banyaknya jumlah pengurus, melainkan dari kemandirian anggotanya. Jika 30.000 manajer profesional yang direkrut pemerintah hanya bekerja berdasarkan instruksi birokrasi tanpa membangun basis kesadaran kolektif di tingkat akar rumput, maka kita hanya sedang melakukan mobilisasi, bukan organisasi.
Meritokrasi Menghalau Oligarki Lokal dan Inefisiensi
Salah satu elemen paling krusial dalam keberhasilan ekonomi modern adalah meritokrasi, sebuah sistem di mana jabatan dan tanggung jawab diberikan berdasarkan kapasitas dan kinerja, bukan koneksi politik atau garis keturunan. Dalam konteks ekonomi desa, meritokrasi adalah benteng terakhir melawan dominasi elite lokal (oligarki desa) yang sering kali membajak bantuan negara demi kepentingan pribadi.
Rencana rekrutmen 30.000 manajer profesional adalah pisau bermata dua. Ia bisa menjadi agen perubahan, namun bisa juga menjadi beban operasional yang mematikan jika tidak dikelola dengan prinsip meritokrasi yang ketat. Agar keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih terjamin, pemerintah harus menerapkan standar meritokrasi yang kuat, misalnya :
1. Indikator Kinerja Berbasis Dampak Sosial (Social Return on Investment) Manajer tidak boleh hanya dinilai dari Laba Rugi semata. Merit mereka harus diukur dari sejauh mana mereka mampu menurunkan angka kemiskinan di desa tersebut, meningkatkan produktivitas hasil tani, dan mengintegrasikan produk desa ke pasar yang lebih luas.
2. Otonomi Manajerial vs Akuntabilitas Publik. Manajer profesional harus diberikan kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan bisnis tanpa intervensi politik dari kepala desa atau elite lokal lainnya. Namun, otonomi ini harus diimbangi dengan sistem audit publik yang transparan. Setiap anggota koperasi harus memiliki akses digital untuk melihat aliran uang koperasi secara real-time.
3. Sistem Insentif yang Kompetitif. Untuk menarik talenta terbaik dari universitas-universitas unggulan ke desa, negara harus menjamin kesejahteraan mereka. Namun, insentif tersebut harus dikaitkan dengan pertumbuhan organik koperasi, bukan hanya keberhasilan menyerap subsidi pemerintah.
4. Rekrutmen yang Terbuka dan Inklusif. Proses seleksi 30.000 manajer ini harus bebas dari praktik nepotisme. Ini adalah ujian bagi kementerian terkait untuk membuktikan bahwa mereka membangun sistem ekonomi, bukan sedang membangun basis konstituen politik.
Tanpa meritokrasi yang kuat, demokrasi ekonomi di desa akan runtuh menjadi arena distribusi kekuasaan yang korosif. Inefisiensi akan muncul, dan pada akhirnya rakyatlah yang kembali menanggung kerugian.
Menuju Emansipasi Mengubah
Paradigma Pembangunan
Masalah mendasar pembangunan desa selama ini bukan terletak pada kelemahan masyarakat desa, melainkan pada sistem yang sering kali menjadikan desa sebagai objek eksperimen kebijakan. Seringkali desa dituduh memiliki literasi rendah atau manajemen yang lemah, padahal yang terjadi ketiadaan akses terhadap modal, teknologi, dan pasar yang adil.
Koperasi Desa Merah Putih harus hadir sebagai antitesis dari model pembangunan ekstraktif. Ia harus menjadi rumah bagi inovasi rakyat. Misalnya, koperasi desa di Sumatera harus mampu mengolah kelapa sawit rakyat menjadi minyak goreng curah sendiri, atau koperasi di Jawa harus mampu membangun rantai logistik pangan mandiri tanpa bergantung pada spekulan besar.
Kejujuran kebijakan adalah kunci. Pemerintah harus berani mengakui bahwa membangun koperasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ia membutuhkan waktu untuk tumbuh secara organik. Pengerahan 30.000 manajer adalah langkah awal teknis, namun membangun kepercayaan anggota adalah perjuangan ideologis yang jauh lebih berat.
Koperasi Desa Merah Putih bukanlah kebijakan yang netral. Ia adalah sebuah pilihan sejarah. Kebijakan ini memiliki potensi untuk menjadi fondasi kemandirian nasional (berdikari) dan jalan keluar dari ketimpangan struktural yang telah lama menjerat bangsa ini. Namun, ia juga membawa risiko besar untuk sekadar menjadi reproduksi kegagalan masa lalu yang dikemas dengan label “Merah Putih”.
Perbedaan antara kesuksesan dan kegagalan hanya terletak pada satu hal: apakah koperasi ini dibangun sebagai “gerakan rakyat” yang dijiwai semangat Marhaenisme dan kemandirian Hatta, atau dijalankan sekadar sebagai “proyek negara” yang kaku.
Bangsa ini tidak lagi membutuhkan slogan-slogan heroik yang kosong. Kita membutuhkan keberanian untuk membumikan ideologi ke dalam praktik ekonomi yang adil, transparan, dan profesional.
Koperasi Desa Merah Putih akan diuji bukan oleh kemegahan seremoni peluncurannya, melainkan oleh kemampuannya mengubah struktur ekonomi rakyat di gubuk-gubuk petani dan di perahu-perahu nelayan. Jangan sampai kita kembali membangun ilusi baru di atas puing-puing harapan rakyat yang selama ini terus terabaikan. Sudah saatnya ekonomi desa berdaulat di tangan rakyatnya sendiri. Merdekaaaa.
Oleh: Fairuz Munawir Nasution
Ketua Bidang Politik DPP GMNI
