Tragedi Longsor Freeport: Negara Harus Hentikan Operasi dan Cabut Izin!

Foto : Edgard Jhosua Sekretaris Jenderal DPP BARAK 106

Kontranarasi.com – Dewan Pimpinan Pusat Barisan Rakyat 106 (DPP BARAK 106) menyampaikan duka cita mendalam atas terjadinya longsor di area tambang bawah tanah (underground) PT Freeport Indonesia pada Senin malam, 8 September 2025. Peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah buruh terjebak di dalam terowongan dan hingga kini masih ada korban jiwa yang belum ditemukan.

DPP BARAK 106 menilai bahwa tragedi ini bukanlah kecelakaan semata, melainkan bukti nyata kelalaian sistemik dan lemahnya pengawasan negara terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia.

“Kecelakaan ini adalah akibat langsung dari model eksploitasi yang mengutamakan keuntungan di atas keselamatan manusia. Freeport telah berkali-kali menimbulkan korban, dan sekarang rakyat kembali jadi tumbal. Kami tidak bisa lagi menoleransi. Pemerintah harus segera menghentikan operasi Freeport dan mencabut izinnya,” Tegas Sekretaris Jenderal DPP BARAK 106, Edgard Jhosua dalam keterangan persnya, (9/25) di Jakarta.

DPP BARAK 106 meminta kepada Pemerintah Indonesia Menghentikan seluruh aktivitas operasional PT Freeport Indonesia sampai investigasi independen dilakukan secara transparan. Mencabut izin operasi PT Freeport Indonesia apabila terbukti lalai dalam menjamin keselamatan pekerja. Mengusut dan mengevaluasi seluruh perusahaan subkontraktor yang terlibat dalam operasional tambang bawah tanah.

Menurut Sekretaris Jenderal DPP BARAK 106, insiden ini menyingkap persoalan yang lebih besar, yaitu ketidakberdaulatan bangsa dalam mengelola kekayaan alam.

"Freeport adalah simbol keterjajahan ekonomi di tanah Papua. Bertahun-tahun rakyat kita hanya menjadi buruh kasar yang mempertaruhkan nyawa, sementara hasilnya mengalir ke luar negeri. Jika pemerintah tidak berani mengambil sikap tegas, maka sama saja negara ini terus melanggengkan penjajahan gaya baru,” Ujarnya.

DPP BARAK 106 menegaskan bahwa insiden ini harus dipandang sebagai persoalan politik-ekonomi yang menyangkut kedaulatan bangsa. Sumber daya alam strategis, seperti emas dan tembaga di Papua, seharusnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

“Tragedi ini adalah alarm keras bagi bangsa kita. Sudah saatnya pemerintah menegakkan Trisakti: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Selama Freeport tetap bercokol, selama itu pula Indonesia belum sepenuhnya merdeka,” tambah Sekretaris Jenderal DPP BARAK 106.

DPP BARAK 106 menyerukan kepada pemerintah, khususnya Presiden Republik Indonesia, untuk turun tangan langsung memastikan penanganan tragedi ini, sekaligus mengambil langkah politik tegas terhadap PT Freeport Indonesia.

“Keselamatan rakyat jauh lebih penting daripada keuntungan perusahaan tambang asing. Jangan lagi ada nyawa rakyat Indonesia yang dijadikan tumbal kapitalisme global,” Tutup Sekretaris Jenderal DPP BARAK 106