OTT Bupati Kolaka Timur Dinilai Janggal, GMI Desak Transparansi KPK

Gambar : Istimewa 

Kontranarasi.com – Pimpinan Nasional Garda Muda Indonesia (GMI), Mujahidin Ningkeula, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Ketua Umum DPP Partai NasDem, Bapak Surya Paloh, yang memerintahkan Fraksi NasDem di DPR melalui Komisi III untuk memanggil pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz, di Makassar pada 7 Agustus 2025.  

Mujahidin menegaskan bahwa OTT yang dilakukan KPK telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan publik. Ia menyoroti kejanggalan dan drama dalam proses tersebut, termasuk pernyataan KPK yang menyebut Bupati Abdul Aziz sebagai salah satu pihak terjaring, padahal saat kejadian, bupati sedang menghadiri Rakernas DPP Partai NasDem di Claro Hotel Makassar, Sulawesi Selatan.  

"Bupati Kolaka Timur seolah-olah sudah ditarget sejak awal. Tanpa verifikasi data dan fakta, KPK dengan percaya diri menyebarkan narasi hoax ke publik bahwa beliau terlibat. Ini sangat meresahkan," Tegas Mujahidin dalam keterangan persnya, Jumat (8/8/2025).  

GMI mendesak KPK transparan dan bertanggung jawab atas proses OTT ini, serta meminta DPR mengawasi secara ketat untuk mencegah politik instrumentalisasi lembaga penegak hukum.