 |
| Foto : Masa Aksi KMS Jakarta di depan Kantor LPP-TVRI |
Aksi tersebut digelar sebagai bentuk dorongan publik agar aparat penegak hukum segera menuntaskan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan studio TVRI Dompak di Kepulauan Riau.
Proyek yang dibiayai dari APBN tahun 2022 senilai Rp 9,6 miliar tersebut kini tengah dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), negara dirugikan hingga Rp 9 miliar akibat dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan proyek.
KMS Jakarta menilai, meskipun Kejaksaan Tinggi Kepri telah menetapkan empat tersangka, penelusuran tanggung jawab belum menyentuh aktor-aktor struktural yang memiliki posisi pengambil keputusan di tubuh LPP-TVRI. Dalam orasinya, Koordinator Aksi KMS Jakarta, M. Iqbal F, menyebut bahwa Direktur Utama LPP-TVRI, Iman Brotoseno, harus turut dimintai keterangan oleh Kejagung.
“Dirut adalah pihak yang punya kewenangan strategis dalam proyek ini. Demi keadilan dan transparansi, harus ada pemeriksaan menyeluruh tanpa pandang jabatan,” tegas Iqbal.
Dalam siaran persnya, KMS Jakarta menyampaikan tiga poin pernyataan sikap yang menjadi tuntutan resmi mereka sebagai berikut:
Maka dengan ini, kami yang tergabung dalam KELUARGA MAHASISWA SUMATERA BAGIAN SELATAN - JAKARTA (KMS JAKARTA) menyatakan sikap dan menuntut:
1. Demi Keadilan, Meminta Kejaksaan Agung RI Segera Panggil dan Periksa Dirut LPP TVRI Iman Brotoseno Untuk Bertanggung Jawab Atas Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Pembangunan Studio TVRI Dompak Tanjung Pinang Kepri Berdasarkan LHA BPK Telah Rugikan Negara Sekitar Rp 9 Miliar.
2. Mendesak Dewan Pengawas LPP TVRI Untuk Memberikan Sanksi Tegas Pencopotan Terhadap Direktur Utama TVRI Iman Brotoseno Yang Diduga Terlibat Dalam Tindakan Yang Merugikan TVRI Atas Persoalan Kasus Korupsi Pengadaan Pembangunan Studio TVRI Dompak Tanjung Pinang Kepri.
3. Usut Tuntas dan Proses Hukum Semua Pihak Yang Terlibat Terima Aliran Dana Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Pembangunan Gedung Studio LPP TVRI Dompak Tanjung Pinang Kepri Tanpa Tebang Pilih!
KMS Jakarta juga meminta agar penyelidikan diperluas ke proyek pembangunan studio LPP-TVRI Kalimantan Utara, yang diduga memiliki pola pengadaan serupa dan juga bersumber dari APBN 2022.
Aksi ini berlangsung damai, dengan penjagaan aparat kepolisian, dan diakhiri dengan penyerahan pernyataan sikap kepada masing-masing perwakilan institusi.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak LPP-TVRI maupun Kejaksaan Agung atas tuntutan mahasiswa tersebut.
Komentar0