Kontranarasi.com - Sistem politik dan pemerintahan suatu negara merupakan fondasi utama dalam mengatur kehidupan berbangsa dan berneegara.Di Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, memiliki sistem politik dan pemerintahan yang kompleks namun dirancang untuk memastikan keseimbangan kekuasaan dan partisipasi aktif warganya. Sistem ini mencakup struktur kelembagaan negara yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta prinsip-prinsip kewarganegaraan yang menekankan pada kesetaraan dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Struktur Kelembagaan Negara: Pilar Demokrasi Indonesia
Sistem pemerintahan Indonesia menganut model presidensial yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam sistem ini, Presiden bertindak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, mengangkat dan memberhentikan menteri, serta memimpin kabinet dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari.
Di sisi legislatif, terdapat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR memiliki fungsi utama untuk mengubah dan menetapkan UUD 1945, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta menetapkan kebijakan-kebijakan strategis negara. DPR berfungsi untuk membuat undang-undang, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengawasi jalannya pemerintahan. Sementara itu, DPD berperan dalam memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah.
Lembaga yudikatif di Indonesia terdiri dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). MA berfungsi sebagai pengadilan tertinggi yang mengawasi jalannya peradilan di bawahnya. MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. KY bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
Mekanisme Check and Balances: Menjaga Keseimbangan Kekuasaan
Salah satu prinsip penting dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah mekanisme check and balances, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya keseimbangan antar lembaga negara. Dalam praktiknya, eksekutif dapat mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) ke legislatif, namun legislatif memiliki wewenang untuk menolak atau mengubah RUU tersebut. Legislatif juga dapat mengawasi kinerja eksekutif melalui hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat. Di sisi lain, yudikatif dapat menguji undang-undang yang dibuat oleh legislatif dan kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif untuk memastikan sesuai dengan konstitusi.
Kewarganegaraan: Hak dan Kewajiban dalam Negara Demokrasi
Kewarganegaraan di Indonesia tidak hanya memberikan hak-hak politik, sosial, dan ekonomi, tetapi juga menuntut kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu, mengemukakan pendapat, serta mendapatkan perlindungan hukum. Namun, hak-hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban untuk menaati hukum, membayar pajak, serta berkontribusi dalam pembangunan negara.
Partisipasi aktif warga negara dalam proses politik dan pemerintahan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan demokrasi. Melalui partisipasi tersebut, warga negara dapat mengawasi jalannya pemerintahan, menyuarakan aspirasi, serta berperan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama.
Tantangan dan Harapan ke Depan
Meskipun sistem politik dan pemerintahan Indonesia telah dirancang dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keseimbangan kekuasaan, masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Isu-isu seperti korupsi, ketidakadilan hukum, dan rendahnya partisipasi politik sebagian warga negara menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Untuk itu, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat untuk memperkuat sistem demokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi aktif warga negara dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita sebagai negara yang demokratis, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.
Penulis : Ahmad yunus (Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia)
Fakultas hukum
Komentar0