Sumbar di Posisi Keempat Pemain Judi Online, Pemuda Minang Raya Desak Kapolda Tuntas Berantas Judi Online

KONTRANARASI.COM — Pemuda Minang Raya menyoroti data yang menempatkan Sumatera Barat (Sumbar) di posisi keempat provinsi dengan persentase pemain judi online tertinggi di Indonesia. Kondisi ini dinilai sebagai alarm serius yang seharusnya mendorong aparat penegak hukum, khususnya Polda Sumatera Barat, untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah nyata dalam menuntaskan pemberantasan judi online.

Berdasarkan data yang beredar dan dipublikasikan sejumlah media, Sumatera Barat tercatat memiliki 372.209 pemain judi online dengan persentase mencapai 6,29 persen. Angka tersebut menempatkan Sumbar di bawah Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Data ini menjadi tamparan sekaligus peringatan bahwa praktik judi online telah menjadi persoalan serius yang menjangkau masyarakat Sumatera Barat.

Koordinator Pemuda Minang Raya, Fardian Pratama, menilai angka tersebut tidak boleh dipandang sekadar statistik. Di balik ratusan ribu angka yang tercatat, terdapat ancaman terhadap ketahanan ekonomi masyarakat, masa depan generasi muda, serta kehidupan keluarga yang berpotensi terdampak oleh praktik perjudian online.

“Sumatera Barat berada di posisi keempat bukan sesuatu yang patut dibanggakan. Ini alarm keras bagi kita semua, terutama aparat penegak hukum. Jangan sampai masyarakat terus dihantui praktik judi online, sementara penanganannya tidak menunjukkan keseriusan yang sebanding dengan besarnya persoalan,” tegas Fardian, Minggu (22/11/2026).

Ia mendesak Kapolda Sumatera Barat agar tidak menutup mata dan segera mengevaluasi sekaligus memperkuat langkah pemberantasan judi online di seluruh wilayah Sumatera Barat. Menurutnya, penanganan tidak boleh hanya sebatas patroli, pemblokiran situs, atau penindakan terhadap pelaku kecil, tetapi harus mampu menyasar jaringan, bandar, operator, serta pihak-pihak yang diduga menjadi bagian dari aktivitas perjudian online sesuai ketentuan hukum.

“Kapolda Sumbar harus memastikan pemberantasan judi online berjalan serius dan menyeluruh. Jangan hanya menyasar pemain di lapangan, tetapi telusuri jaringan yang berada di belakangnya, aliran dananya, pihak yang mengendalikan, hingga siapa saja yang mengambil keuntungan dari praktik ilegal tersebut. Penegakan hukum jangan berhenti di permukaan,” lanjutnya.

Persoalan judi online juga bukan ancaman kecil dalam skala nasional. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat perputaran dana judi online sepanjang 2025 mencapai Rp286,84 triliun, dengan 422,1 juta transaksi. PPATK juga mencatat 12,3 juta orang melakukan deposit melalui berbagai kanal pembayaran. Angka tersebut memperlihatkan besarnya skala aktivitas judi online di Indonesia dan kompleksitas penanganannya.

Fardian menilai, kondisi tersebut seharusnya menjadi momentum bagi Polda Sumatera Barat untuk memperkuat kerja sama dengan PPATK, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, tokoh adat, tokoh agama, serta elemen masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penindakan secara berkelanjutan.

Ia juga menegaskan bahwa dampak judi online tidak dapat dianggap sebagai persoalan individual semata. Praktik ini berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, persoalan utang, konflik dalam keluarga, hingga gangguan terhadap kehidupan sosial. Oleh karena itu, langkah penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi, pencegahan, dan perlindungan masyarakat.

“Jangan biarkan judi online menjadi penyakit sosial yang dianggap biasa. Kita tidak ingin masyarakat Minangkabau kehilangan penghasilan, terjerat utang, keluarga berkonflik, dan generasi muda kehilangan arah akibat praktik yang terus dibiarkan berkembang. Pemerintah dan aparat harus hadir sebelum dampaknya semakin luas,” ujarnya.

Pemuda Minang Raya menilai, tingginya angka yang beredar tersebut juga harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan di Sumatera Barat. Pemerintah daerah tidak boleh menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada kepolisian, melainkan harus mengambil peran aktif melalui program pencegahan, literasi digital, penguatan ketahanan keluarga, dan edukasi masyarakat hingga tingkat nagari.

Fardian turut mengingatkan bahwa marwah Minangkabau tidak cukup dijaga melalui slogan adat dan agama, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melindungi masyarakat dari berbagai persoalan sosial.

“Sumatera Barat memiliki adat, budaya, dan nilai keagamaan yang kuat. Karena itu, kita harus punya keberanian untuk menghadapi persoalan ini secara terbuka. Jangan sampai nilai-nilai yang kita banggakan hanya menjadi slogan, sementara persoalan yang merusak kehidupan masyarakat justru terus tumbuh di depan mata,” tuturnya.

Pemuda Minang Raya mendesak Kapolda Sumatera Barat beserta jajaran untuk serius menuntaskan pemberantasan judi online, mengusut jaringan yang terlibat, memperkuat penegakan hukum, serta membuka ruang kolaborasi dan evaluasi yang nyata terhadap upaya pemberantasan perjudian daring di Sumatera Barat.

“Jangan tunggu Sumatera Barat semakin terpuruk. Peringkat keempat ini harus menjadi alarm untuk bergerak, bukan angka yang hanya ramai dibicarakan beberapa hari lalu kemudian dilupakan. Kami mendesak Kapolda Sumbar mengambil langkah konkret, tegas, dan terukur. Masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa negara hadir dan tidak kalah menghadapi jaringan judi online,” tutup Fardian.

Pemuda Minang Raya menegaskan, pemberantasan judi online bukan semata soal penegakan hukum, tetapi tentang menyelamatkan masyarakat, menjaga ketahanan keluarga, dan melindungi masa depan generasi Minangkabau.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *