KONTRANARASI.COM —Kasus dugaan pungutan liar (pungli) dan gratifikasi pada kegiatan revitalisasi satuan pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kejari telah menetapkan tiga orang tersangka.
Tiga orang tersangka tersebut terdiri dari YB dan RS yang ditetapkan menjadi tersangka pada tanggal 03 November 2026, menjelang beberapa hari kemudian tepat tanggal 13 November 2026 AR juga ditersangkakan. Kasus ini cukup menyita perhatian publik.
Kepala Kejaksaan Negeri SBT yang baru ini memiliki semangat yang luar biasa, terutama dalam mengawal program Pemerintah pusat di Daerah, sehingga bertugas belum sampai setahun sudah memampu menuntaskan kasus dugaan korupsi program revitalisasi satuan pendidikan di SBT.
Dalam kasus ini, banyak pihak mulai dipanggil dan diperiksa sebagai saksi, bahkan tiga orang telah ditetapkan tersangka. Namun pertanyaannya adalah apakah yang Ditersangkakan hanya tiga orang atau lebih?. Dalam kasus ini petinggi dinas pendidikan SBT, yakni sekretaris dinas masih berstatus saksi, sehingga tidak menutup kemungkin bisa saja berubah.
Karena peran Sekretaris Dinas pendidikan SBT sebagai salah satu admin utama dalam pengelolaan revitalisasi pendidikan harus ditelusuri lebih dalam, karena banyak dokumen juga ditemukan di ruangan sekretaris dinas saat penggeledahan.
Selain sekretaris dinas, para Kepala sekolah juga harus bertanggungjawab sebagai pihak pemberi dalam kasus revitalisasi. Karena dalam kasus dugaan pungli dan gratifikasi tentu ada pemberi dan penerima. Disini butuh nyali ektra Kejari untuk SBT mengungkap lebih jauh keterlibatan semua pihak termasuk kepala sekolah.
Jika para kepala sekolah dibiarkan begitu saja, maka penanganan kasus dugaan pungli dan gratifikasi ini terlihat tidak asik, karena hanya pihak penerima saja yang dijadikan tersangka. Jika Kejari SBT hanya fokus penetapan tersangka pada pihak penerima maka profesionalisme kerja Kejari SBT patut dipertanyakan.
Dalam setiap kasus dugaan suap dan gratifikasi yang ditangani aparat penegak hukum, tidak ada pihak yang lolos jeratan. Dalam Hukum Positif (Tindak Pidana Korupsi / Suap) Sama-sama dipidana berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) delik suap melibatkan kedua belah pihak.
Dalam terminologi hukum, suap didefinisikan sebagai “pemberian atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Tindak Pidana Korupsi menyederhanakan korupsi dalam tujuh kelompok, antara lain menyebabkan kerugian negara, suap menyuap, gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan barang/jasa, pemerasan, perbuatan curang, dan penggelapan dalam jabatan. Dari ketujuh kelompok tersebut, pasal suap menyuap paling banyak dibandingkan kelompok lainnya, antara lain Pasal 5 ayat 1 huruf (a), Pasal 5 ayat 1 huruf (b), Pasal 13, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf (a), Pasal 12 huruf (b), Pasal 12 huruf (c), Pasal 12 huruf (d) Pasal 11, Pasal 6 ayat 1 huruf (a), Pasal 6 ayat 1 huruf (b), dan Pasal 6 ayat 2.(KN-FS)





