KONTRANARASI.COM – Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) melalui Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan, Aqil Maulidan, menyayangkan pelaksanaan kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia yang diselenggarakan Polda Metro Jaya di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta.
Kegiatan yang semestinya menjadi momentum untuk membangkitkan semangat nasionalisme, persatuan, dan idealisme kaum muda justru menuai polemik setelah muncul pengakuan peserta yang menyebut dirinya bukan mahasiswa, tetapi mengikuti kegiatan tersebut dengan mengenakan almamater perguruan tinggi dan menerima bayaran.
Aqil Maulidan menilai, insiden ini merupakan persoalan serius yang mencederai marwah gerakan mahasiswa sekaligus berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Ini sangat kami sayangkan. Sumpah Pemuda seharusnya menjadi ruang untuk merawat idealisme, integritas, dan semangat perjuangan generasi muda. Bukan justru menghadirkan polemik mengenai dugaan pengerahan massa bayaran yang identitas dan asal-usulnya tidak jelas. Jangan sampai nama mahasiswa hanya dijadikan instrumen untuk membangun citra sebuah institusi,” tegas Aqil Jumat (30/10/2026).
Menurutnya, Polda Metro Jaya harus memberikan penjelasan secara terbuka mengenai siapa pihak yang merekrut peserta, siapa yang membiayai kegiatan tersebut, bagaimana mekanisme perekrutannya, serta siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan atribut perguruan tinggi oleh peserta yang bukan mahasiswa.
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai kesalahan teknis semata. Sebab, kegiatan tersebut membawa nama mahasiswa dan diselenggarakan oleh institusi kepolisian yang seharusnya menjunjung tinggi profesionalitas, transparansi, serta akuntabilitas.
Lebih lanjut, Aqil Maulidan menilai Kapolda Metro Jaya harus bertanggung jawab secara institusional atas polemik yang mencoreng nama baik kepolisian tersebut.
“Jika benar terjadi pelibatan massa bayaran dengan identitas yang tidak jelas dalam kegiatan resmi Polda Metro Jaya, maka ini merupakan insiden yang sangat memalukan. Kami menilai Kapolda Metro Jaya perlu mengambil tanggung jawab secara serius. Bahkan, pengunduran diri Kapolda Metro Jaya patut menjadi pilihan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan kepemimpinan atas insiden ini,” lanjutnya.
PB SEMMI menyampaikan sikap sebagai berikut:
1. Mendesak Kapolda Metro Jaya memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat terkait dugaan pelibatan massa bayaran dalam kegiatan Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia.
2. Mendesak dilakukannya pemeriksaan terhadap panitia, pihak perekrut, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan peserta.
3. Meminta transparansi sumber anggaran, mekanisme pembiayaan, serta pertanggungjawaban penyelenggaraan kegiatan.
4. Mendesak evaluasi menyeluruh terhadap jajaran dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
5. Meminta Kapolda Metro Jaya mempertimbangkan pengunduran diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas polemik yang telah mencoreng citra institusi kepolisian.
Aqil menegaskan bahwa mahasiswa bukan alat legitimasi, bukan komoditas politik, dan bukan instrumen pencitraan institusi mana pun.
“Jangan pernah membawa nama mahasiswa jika yang dihadirkan bukan representasi mahasiswa yang sesungguhnya. Semangat Sumpah Pemuda tidak boleh diperdagangkan. Institusi kepolisian harus menjadi teladan dalam menjaga integritas, bukan justru membiarkan munculnya persoalan yang mempertanyakan integritas penyelenggaraannya,” tutup Aqil.
