KONTRANARASI.COM —Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Nasionalis Muda Nusantara (NMN) Muhamad Gurium, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak terjebak dalam politik memperbesar koalisi dan memperluas struktur birokrasi tanpa ukuran manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Menurut Gurium, keberhasilan pemerintahan tidak semestinya diukur dari banyaknya partai yang bergabung dalam koalisi ataupun besarnya struktur kekuasaan di Kabinet Merah Putih, melainkan dari kemampuan negara menjawab persoalan konkret yang dihadapi rakyat. Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kekuasaan politik merupakan mandat konstitusional yang harus dipertanggungjawabkan melalui kebijakan publik, bukan sekadar dikelola untuk menjaga keseimbangan kepentingan elite.
Menurutnya, tantangan pemerintahan Prabowo bukan semata-mata mempertahankan stabilitas politik, melainkan memastikan stabilitas tersebut menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik, lapangan kerja yang semakin luas, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, serta pembangunan yang dirasakan secara merata hingga ke pelosok Indonesia.
“Rakyat tidak butuh Kabinet yang Gemuk, Rakyat hanya butuh sentuhan langsung seperti pendidikan gratis, pelayanan administrasi yang mudah, pelayanan kesehatan yang cepat, serta semua sektor kepentingan lainya yang langsung dirasakan oleh rakyat,” Tulis Gurium dalam rilisnya yang diterima media ini, Kamis (15/10/2026)
Ia menilai, besarnya koalisi politik tidak otomatis menjamin keberhasilan pemerintahan, dukungan politik memang diperlukan untuk menjalankan agenda pemerintahan dan membangun kerja sama di parlemen. Namun, dukungan tersebut harus tetap ditempatkan dalam kerangka kepentingan publik dan pengawasan demokratis.
Jika energi pemerintahan lebih banyak terserap untuk mengakomodasi kepentingan elite, sementara persoalan mendasar Rakyat berjalan tanpa penyelesaian yang terukur, maka tujuan bernegara berisiko kehilangan orientasinya, sehingga presiden diingatkan untuk tidak sekedar duduk dan menerima laporan semata.
“Jadi Presiden Prabowo harus mampu menganalisa sendiri kepentingan Rakyat dan Bangsanya, jangan hanya duduk dan menerima laporan tanpa mempertimbangkan apa yang sebenarnya dirasakan oleh Rakyatnya sendiri,” Kata Gurium
Gurium mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak menjadikan perluasan dukungan politik sebagai tujuan tersendiri. Yang lebih mendesak adalah memastikan setiap dukungan politik menghasilkan kerja nyata bagi kepentingan Rakyat dan Bangsa.
Struktur pemerintahan yang besar tidak selalu identik dengan pelayanan yang berkualitas. Sebaliknya, birokrasi yang terlalu kompleks berpotensi memperpanjang rantai pengambilan keputusan, meningkatkan biaya administrasi, dan menyulitkan masyarakat ketika berhadapan dengan pelayanan publik.
“Ukuran keberhasilan birokrasi bukanlah seberapa besar organisasi pemerintahan dibangun, melainkan seberapa cepat dan baik negara melayani rakyatnya,” Ucapnya
Persoalan kesejahteraan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kesepakatan politik di tingkat elite. Rakyat membutuhkan akses pendidikan yang layak, layanan kesehatan yang terjangkau, infrastruktur yang memadai, kepastian hukum, serta kesempatan ekonomi yang adil. di berbagai daerah, kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan tetap menjadi ukuran penting untuk menilai apakah kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Karena itu, setiap keputusan mengenai susunan pemerintahan dan alokasi anggaran semestinya diuji melalui satu pertanyaan mendasar, apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh Rakyat atau tudak?. Jika penambahan struktur pemerintahan tidak disertai peningkatan kinerja, pemerintah perlu mengevaluasinya secara terbuka. Demikian pula, jika program pembangunan tidak mencapai sasaran, koreksi kebijakan harus dilakukan tanpa menunggu persoalan semakin membesar.
“Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang meniadakan kritik, melainkan pemerintah yang mampu menjawab kritik melalui kebijakan yang dapat diuji dan hasil yang dapat dirasakan,” Tutup Gurium.(KN-FS)
