KONTRANARASI.COM — Sejumlah massa yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Seram Bagian Timur (PP SBT) Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak KPK mengusut tuntas dugaan pemotongan sebesar 10 persen dari dana revitalisasi sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku. Mereka juga meminta lembaga antirasuah itu menelusuri aliran dana serta mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.
Aksi yang dikoordinatori oleh Ishak Rumakway selaku Koordinator Lapangan, bersama Yadon Kilbaren sebagai Jenderal Lapangan.
Massa menyoroti dugaan adanya permintaan setoran sebesar 10 persen dari anggaran revitalisasi sekolah yang semestinya digunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, mereka menyinggung dugaan intimidasi terhadap sejumlah kepala sekolah yang disebut menolak memberikan setoran, termasuk dugaan ancaman pergantian jabatan.
Menurut massa aksi, dugaan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena menyangkut pengelolaan anggaran negara di sektor pendidikan. Dana revitalisasi sekolah seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas fasilitas belajar, memperbaiki ruang kelas, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang layak bagi para siswa.
Mereka menilai, apabila dugaan pemotongan anggaran tersebut terbukti, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan tata kelola keuangan negara, tetapi juga berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan pendidikan masyarakat di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Atas dasar itu, massa mendesak KPK agar melakukan penelusuran secara menyeluruh, termasuk memeriksa kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang diduga memberikan perintah, memfasilitasi, mengumpulkan, maupun menerima aliran dana tersebut.
Massa juga meminta agar dugaan penyalahgunaan kewenangan dan intimidasi terhadap kepala sekolah diperiksa secara objektif. Mereka menegaskan bahwa jabatan dalam pemerintahan tidak boleh digunakan untuk menekan pihak lain, terlebih jika persoalan tersebut berkaitan dengan pengelolaan anggaran pendidikan.
Desak Audit Investigatif dan Pemeriksaan Pihak Terkait
Dalam tuntutannya, PP SBT Jabodetabek meminta KPK mengusut dugaan pemotongan 10 persen dana revitalisasi sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur, mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab, serta menelusuri aliran dana yang diduga berkaitan dengan praktik tersebut.
Massa turut mendorong dilakukannya audit investigatif terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah guna memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan peruntukannya.
Mereka juga mendesak agar Bupati Seram Bagian Timur beserta jajaran pemerintah kabupaten terkait dipanggil dan diperiksa apabila ditemukan dasar serta bukti yang relevan. Desakan tersebut, menurut massa aksi, merupakan bagian dari upaya mendorong penegakan hukum yang transparan, objektif, dan tidak tebang pilih.
Dalam pernyataan sikapnya, massa menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan sekolah dan peserta didik, bukan untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
“Anggaran pendidikan harus digunakan untuk kepentingan sekolah dan peserta didik, bukan menjadi ladang keuntungan bagi pihak tertentu. Kami meminta dugaan ini diusut secara menyeluruh agar masyarakat mengetahui fakta yang sebenarnya dan pihak yang bertanggung jawab dapat diproses sesuai hukum,” demikian pernyataan massa dalam aksi Jilid I tersebut.
Tegaskan Komitmen Kawal Kasus
PP SBT Jabodetabek menegaskan bahwa seluruh dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan transparan. Mereka juga meminta agar setiap pihak yang disebut dalam tuntutan publik diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Aksi di depan Gedung KPK RI ini menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan pengawasan lebih ketat terhadap penggunaan anggaran pendidikan, khususnya program revitalisasi sekolah di Kabupaten Seram Bagian Timur.
Massa menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mempertimbangkan aksi lanjutan apabila tuntutan mereka belum memperoleh penanganan yang dinilai memadai.
“Pendidikan bukan ladang korupsi. Usut tuntas tanpa tebang pilih dan selamatkan anggaran pendidikan demi masa depan rakyat Seram Bagian Timur,” tegas massa aksi.
Mereka berharap KPK dan lembaga berwenang dapat menindaklanjuti laporan serta dugaan yang disampaikan secara profesional, sehingga penggunaan anggaran pendidikan benar-benar memberikan manfaat bagi sekolah, tenaga pendidik, dan peserta didik di Kabupaten Seram Bagian Timur.
