KONTRANARASI.COM – Kedaulatan energi harus menjadi agenda strategis bangsa Indonesia dalam menentukan arah pengelolaan minyak dan gas bumi. Di tengah kebutuhan investasi dan tantangan ketahanan energi nasional, pemerintah harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya energi tidak hanya menguntungkan kepentingan industri, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi negara dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Bidang Minyak dan Gas (MIGAS) Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI), Randi Walay, menegaskan bahwa investasi di sektor minyak dan gas merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Namun, investasi harus berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan nasional, transparansi tata kelola, penguatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, dan pemerataan manfaat ekonomi.
“Indonesia memiliki sumber daya energi yang strategis. Karena itu, kita tidak boleh hanya berbicara tentang besarnya investasi dan nilai produksi, tetapi juga harus memastikan sejauh mana pengelolaan migas memberikan manfaat bagi negara dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Randi Walay, Sabtu (10/10/2026).
Investasi Migas Harus Memberikan Manfaat Nyata.
Menurut Randi, investasi di sektor migas harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperkuat kemandirian energi nasional, bukan semata-mata sebagai ukuran keberhasilan pembangunan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan investasi memperhatikan kepentingan nasional, kepastian hukum, perlindungan lingkungan, serta kesempatan yang adil bagi tenaga kerja dan pelaku usaha lokal.
PB SEMMI juga memandang pentingnya transparansi dalam pengelolaan wilayah kerja migas, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, serta evaluasi terhadap dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.
“Investasi harus membawa nilai tambah bagi Indonesia. Masyarakat lokal harus memiliki kesempatan untuk terlibat, tenaga kerja nasional harus diperkuat, dan daerah penghasil harus memperoleh manfaat pembangunan yang dapat dirasakan secara nyata,” ujarnya.
Keadilan Energi bagi Daerah Penghasil
Randi Walay menilai bahwa persoalan energi nasional tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan akses dan distribusi energi di berbagai wilayah Indonesia, terutama kawasan kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), meningkatkan keandalan pasokan energi, serta memastikan kebijakan energi memperhatikan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di daerah.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan negara serta Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan sampai daerah yang memiliki sumber daya energi strategis justru menghadapi keterbatasan akses energi dan minimnya manfaat ekonomi. Keadilan energi harus menjadi bagian dari arah pembangunan nasional,” kata Randi.
PB SEMMI Dorong Kajian dan Pengawasan Kebijakan Migas
Sebagai bagian dari peran organisasi mahasiswa, Bidang MIGAS PB SEMMI akan mendorong penguatan kajian kebijakan energi, pendidikan kader, diskusi publik, serta advokasi berbasis data terhadap persoalan minyak dan gas di Indonesia.
Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat pemahaman kader mengenai tata kelola migas, kebijakan energi nasional, investasi, distribusi BBM, DBH Migas, serta dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan industri energi.
PB SEMMI juga mendorong dialog konstruktif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, BPH Migas, DPR RI, pemerintah daerah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya guna menyampaikan masukan serta rekomendasi kebijakan.
Menurut Randi, mahasiswa tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembahasan masa depan energi Indonesia. Mahasiswa harus hadir sebagai kelompok intelektual yang mampu membaca persoalan, menguji kebijakan berdasarkan data, dan menyampaikan kritik serta solusi secara bertanggung jawab.
“SEMMI harus mengambil peran melalui riset, pengawasan publik, dan advokasi. Kritik yang kita sampaikan harus memiliki dasar yang kuat, sedangkan rekomendasi yang kita berikan harus berorientasi pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Kedaulatan Energi untuk Generasi Mendatang
Menutup pernyataannya, Randi Walay menegaskan bahwa masa depan migas Indonesia harus dibangun melalui keseimbangan antara investasi, kepentingan nasional, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan rakyat.
Ia mendorong pemerintah agar menjadikan kedaulatan energi sebagai agenda jangka panjang, termasuk memperkuat industri nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses energi, dan mempersiapkan transisi menuju energi yang lebih bersih secara terencana.
“Bagi kami, kedaulatan energi bukan hanya soal siapa yang mengelola minyak dan gas, tetapi juga soal siapa yang menikmati manfaatnya. Energi harus menjadi kekuatan untuk membangun kemandirian bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka investasi dan produksi,” tutup Randi Walay.
PB SEMMI Mengawal Kedaulatan Energi, Memperjuangkan Keadilan, dan Mendorong Kesejahteraan Rakyat.
