KONTRANARASI.COM – Gelombang kritik terhadap arah kebijakan pendidikan nasional kembali mencuat. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Islam Jakarta (UIJ) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Kantor Badan Gizi Nasional hingga Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (5/5/26).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan pernyataan sikap terkait kondisi pendidikan Indonesia yang dinilai semakin mengarah pada praktik komersialisasi. Mereka juga menyoroti program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang belakangan menjadi perhatian publik.
Koordinator aksi, Ibrahim, menegaskan bahwa mahasiswa pada prinsipnya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. Namun, ia mengingatkan agar program tersebut tidak mengorbankan sektor pendidikan lainnya, terutama terkait pembiayaan kuliah dan kualitas fasilitas pendidikan.
“Secara filosofis kami sepakat bahwa anak-anak Indonesia tidak boleh belajar dalam kondisi lapar. Tetapi secara politik anggaran, kami khawatir jangan sampai program makan gratis justru berdampak pada pengurangan subsidi UKT, pemangkasan beasiswa KIP-Kuliah, hingga tertundanya perbaikan sekolah-sekolah yang rusak,” ujar Ibrahim dalam orasinya.
Ia menambahkan, negara tidak boleh hanya fokus menciptakan generasi yang tercukupi kebutuhan fisiknya, tetapi juga harus memastikan akses pendidikan tetap terjangkau dan berkualitas.
“Jangan sampai lahir generasi yang kenyang secara fisik, tetapi lapar secara intelektual akibat mahalnya biaya pendidikan,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, BEM dan MPM UIJ juga menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah dan lembaga terkait, yakni:
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia menjamin anggaran pendidikan digunakan sesuai fungsi utamanya, termasuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.
2. Mendesak DPR RI memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan serta mengevaluasi program lintas sektor yang dinilai tidak berdampak langsung pada kualitas pembelajaran.
3. Mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memastikan pemerataan kualitas pendidikan melalui distribusi guru, fasilitas, dan akses pendidikan yang lebih adil.
4. Mendesak Presiden Republik Indonesia menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional secara konsisten dan berkelanjutan.
Aksi Mahasiswa tersebut menjadi bentuk kegelisahan kalangan akademisi terhadap masa depan pendidikan nasional di tengah berbagai program strategis pemerintah. Mereka berharap kebijakan negara tetap menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
