Kontranarasi.com – Tokoh dan masyarakat wilayah Timur Indonesia menilai pemerintah telah menghina dan mendiskriminasikan warga timur Indonesia lantaran tidak mengakomodir Abdul Muthalib Sangadji dalam daftar penerima gelar Pahlawan Nasional 2025.
Sejumlah aktivis dari Koalisi Organisasi Timur Indonesia pun menyiapkan melakukan protes massa besar-besaran yang akan dimulai dengan konsolidasi Nasional di Taman Amir Hamzah, Matraman Dalam, Menteng, Jakarta Pusat, pada Rabu, 12 November 2025.
Mereka menilai keputusan pemerintah, khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, telah mengabaikan jasa besar Sangadji dalam sejarah perjuangan bangsa.
Aktivis kawakan nasional asal Maluku, Sandri Rumanama mengatakan, keputusan pemerintah yang tidak memasukkan Abdul Muthalib Sangadji dalam daftar Pahlawan Nasional 2025 adalah bentuk penistaan terhadap sejarah perjuangan bangsa Indonesia di bagin timur.
“Ini bentuk penghinaan terhadap sejarah dan pejuang asal Timur. Pemerintah seakan menutup mata terhadap fakta perjuangan Abdul Muthalib Sangadji yang jelas-jelas memiliki kontribusi nyata dalam perjuangan kemerdekaan,” tegas Sandri Rumanama, Senin (10/11/2025).
Sandri menyebut pemerintah telah lalai bahkan arogan, karena tidak mampu secara objektif menghargai jasa-jasa Abdul Muthalib Sangadji dalam pergerakan kemerdekaan RI
Pemerintah bukan sekadar kelalaian administratif, juga mencerminkan arogansi birokrasi pusat yang masih bermental diskriminatif terhadap tokoh-tokoh perjuangan dari kawasan timur Indonesia.
Karena itu, Sandri bersama para aktivis nasional koalisi organisasi timur Indonesia mendesak Presiden Prabowo agar mencopot Menteri Sosial dan Menteri Kebudayaan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politik.
Menurut Sandri, Abdul Muthalib Sangadji dikenal sebagai pejuang yang aktif dalam berbagai gerakan perlawanan terhadap kolonialisme, dan memiliki jejak ideologis kuat bersama Serikat Islam.
“Dengan menafikkan nama beliau (Abdul Muthalib Sangadji) dari daftar penerima gelar Pahlawan Nasional, pemerintah dianggap telah mengabaikan rekam jejak perjuangan yang terverifikasi sejarah,” tegas Sandri.
Jika keputusan ini tidak direvisi, Sandi bersama para aktivis koalisi organisasi timur Indonesia akan melakukan Aksi turun ke jalan, dengan tajuk “Duduki Istana Negara Demi Keadilan Sejarah untuk Timur.”
Sandri menegaskan, langkah ini bukan sekadar protes, tetapi perlawanan moral terhadap ketidakadilan negara terhadap putra-putra bangsa dari wilayah Timur.
“Jika pemerintah terus menutup telinga, kami siap turun ke jalan. Ini bukan sekadar soal gelar—ini soal harga diri dan keadilan sejarah,” tandas Sandri Rumanama.
