KONTRANARASI.COM – Dua aktivis asal Kabupaten Buru Selatan yang berdomisili di Jakarta resmi mendatangi Gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan Kamis, (26/2/2026).
Kedatangan mereka bertujuan untuk memberikan dukungan moral sekaligus mendesak lembaga antirasuah tersebut memantau ketat dugaan penyimpangan Dana Keluarga Berencana (KB) senilai Rp1,9 miliar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buru Selatan.
Langkah ini diambil menyusul adanya temuan serta rencana pelaporan resmi dari DPRD Kabupaten Buru Selatan terkait indikasi kerugian negara yang mencuat ke publik baru-baru ini.
Berikut beberapa Poin Tuntutan krusial yang di sampaikan dalam pernyataan sikap mereka sebagai Berikut:
1. Menuntut transparansi penuh atas penggunaan dana Rp1,9 miliar yang seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor kesehatan dan kependudukan.
2. KPK RI segera seret bupati buru selatan la Hamidi karena diduga kuat ikut terlibat dugaan penyimpanan dana keluarga berencana (KB) senilai Rp1,9 Miliar pada dinas kesehatan kabupaten buru selatan
3.KPK RI segera tetapkan tersangka pada kepala dinas kesehatan kabupaten buru selatan yang diduga kuat sebagai aktor intelektual dugaan penyimpanan dana keluarga berencana (KB) senilai Rp 1,9miliar.
4.Meminta KPK RI untuk melakukan supervisi jika penanganan kasus di daerah mengalami hambatan atau indikasi “main mata”.
Pernyataan Perwakilan Aktivis
“Kami tidak akan tinggal diam melihat hak-hak rakyat Buru Selatan diduga dikorupsi oleh segelintir oknum. Dana 1,9 miliar rupiah itu sangat besar dan sangat berarti bagi peningkatan layanan kesehatan di daerah kami. Kami hadir di KPK untuk memastikan bahwa kasus ini menjadi perhatian nasional dan tidak dipetieskan di tingkat daerah.”
