KONTRANARASI.COM – Aktivis nasional Sandri Rumanama meminta agar diskusi publik mengenai posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri di bawah Presiden dihentikan. Menurut dia, secara konstitusional, demokratis, dan sosiologis, penempatan Polri langsung di bawah Presiden sudah tepat dan final.
“Saya rasa diskusi soal posisi Polri ini sudah harus diakhiri. Dari perspektif keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, struktur Polri di bawah Presiden adalah pilihan paling relevan dengan kondisi demografis dan tantangan negara kita,” kata Sandri, Sabtu (21/2/2026) di Jakarta.
Sandri menyebutkan bahwa dukungan publik terhadap posisi Polri di bawah Presiden tidak hanya tercermin dari survei, tetapi juga dari konsolidasi massa yang pernah dilakukan pihaknya. Ia mengklaim sebanyak 79,5 persen responden dalam survei yang mereka rilis menyatakan setuju Polri tetap berada di bawah Presiden.
“Bukan hanya survei. Kami pernah mengumpulkan sekitar 8.000 orang di Velodrome Jakarta pada 20 Oktober 2025. Seluruh masyarakat yang hadir memiliki komitmen yang sama, yakni menjaga independensi Polri agar tetap berada langsung di bawah Presiden,” ujarnya.
Menurut Sandri, aspirasi tersebut merupakan suara rakyat yang seharusnya dihormati dan tidak lagi dipelintir melalui diskusi-diskusi yang bias di ruang publik.
Ia juga menegaskan bahwa sikap Presiden sudah jelas terkait posisi Polri. Selain itu, secara regulatif dan politik, Komisi III DPR RI bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah bersepakat bahwa Polri tetap berada di bawah Presiden.
“Kalau Presiden sudah jelas, DPR melalui Komisi III juga sepakat, lalu komponen mana lagi yang masih terus memperdebatkan secara bias soal posisi Polri ini?” kata Sandri.
Ia menilai, perdebatan berkepanjangan justru berpotensi mengganggu stabilitas kelembagaan Polri dan mengalihkan fokus institusi dari tugas utama menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum.
Sandri Rumanama kembali menegaskan bahwa polemik posisi Polri seharusnya tidak lagi menjadi komoditas wacana di ruang publik. Menurut dia, secara konstitusional, demokratis, dan regulatif, posisi Polri di bawah Presiden telah final dan sah.
“Energi bangsa ini lebih baik diarahkan untuk memperkuat kinerja Polri dalam melindungi rakyat dan menegakkan hukum. Perdebatan yang sudah selesai secara konstitusi hanya akan melemahkan institusi negara,” tutup Sandri.
