Kontranarasi.com – Aktivis nasional sekaligus Founder Kontra Narasi, Sandri Rumanama, menanggapi kritik Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo yang dianggap mendiskreditkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sandri menyebut pernyataan Gatot sebagai bentuk propaganda karena dinilai memotong konteks ucapan Kapolri saat rapat bersama Komisi III DPR RI.
Gatot sebelumnya mengunggah potongan pernyataan Kapolri “sampai titik darah penghabisan” di media sosial yang kemudian ia respons dengan kalimat, “Mau membangkang?” Unggahan itu pun viral dan memicu perdebatan publik.
Menurut Sandri, interpretasi Gatot tersebut keliru dan tidak melihat konteks utuh pernyataan Kapolri. “Saya rasa Pak Gatot tak memahami substansi masalah, atau memang ada karakter pembangkangan dalam diri beliau sehingga yang disampaikan selalu bernada propaganda,” kata Sandri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/1/2026).
Aktivis berdarah Melanesia asal Maluku itu menegaskan bahwa ucapan Kapolri bukanlah bentuk pembangkangan terhadap Presiden. “Polri tidak punya sejarah membangkang Presiden. Itu fakta,” ujarnya.
Sandri menilai justru narasi-narasi yang membenturkan institusi negara dengan Presiden dapat dikategorikan sebagai sikap yang tidak loyal terhadap negara. “Jadi siapa sebenarnya yang membangkang? Pak Listyo atau Pak Gatot? Semestinya sebagai senior, beliau memberikan kritik yang konstruktif, bukan memperkeruh situasi politik,” tambahnya.
Dua Bukti Loyalitas Kapolri Menurut Sandri
Sandri kemudian memaparkan dua poin utama yang menurutnya menunjukkan loyalitas Jenderal Listyo Sigit kepada Presiden:
1. Kapolri menggerakkan Polri untuk mendukung agenda-agenda strategis Presiden.
Polri membangun 1.160 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga Januari 2026 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Unit tersebut tersebar di seluruh Polres dan berfokus pada keamanan pangan, nutrisi, serta pemberdayaan ekonomi lokal.
Polri turut melaksanakan panen raya jagung serentak di berbagai daerah pada awal 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kegiatan melibatkan petani, pemda, dan personel Polri dengan kontribusi jutaan ton hasil panen pada 2025–2026.
2. Kapolri mampu menerjemahkan kehendak politik Presiden sebagai prajurit yang loyal.
Sandri mencontohkan pembentukan Tim Transformasi Polri yang disiapkan untuk menguatkan reformasi di tubuh Polri sejalan dengan arahan Presiden. “Loyalitas ini seperti tanpa batas, karena Polri selalu menjadi garda terdepan dalam menerjemahkan kebijakan Presiden,” ujar Sandri.
Ia juga menyebut sikap Polri yang menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian sebagai bukti komitmen kepada Presiden Prabowo. “Polri adalah alat negara dan alat Presiden. Menempatkan mereka di bawah kementerian justru bisa melemahkan institusi dan Presiden,” tutup Sandri.
