KONTRANARASI.COM – Dunia pers Indonesia sedang dipermainkan, bukan oleh sensor negara, bukan oleh larangan formal, melainkan oleh praktik licik yang jauh lebih berbahaya, eksploitasi sistemik atas nama kemitraan dan pengabdian.
Selama puluhan tahun, jurnalis dijejali romantisme “pilar keempat demokrasi”, namun di lapangan, mereka diperlakukan sebagai mesin promosi gratis bagi pejabat, politisi, dan institusi.
Setiap gunting pita disulap jadi berita, setiap rapat kosong dipoles jadi prestasi, setiap kunjungan kerja yang hambar dipaksa tampil heroik di ruang publik.
Ruang redaksi telah lama diserang parasit konten seremonial yang tidak bergizi secara jurnalistik, tetapi menguras sumber daya media.
Wartawan keluar rumah dengan biaya sendiri, menghabiskan kuota, bensin, dan waktu, media menanggung risiko hukum, tekanan politik, dan beban operasional, sebagai imbalan? nol.
Sementara pihak yang diberitakan memetik legitimasi, elektabilitas, dan pengaruh, mereka tampil seolah bekerja, seolah peduli, seolah layak dipuja, semua berkat kerja intelektual jurnalis yang tidak dihargai.
Ini bukan lagi soal idealisme versus bisnis, ini adalah eksploitasi intelektual yang dilegalkan oleh kebiasaan.
Mengharapkan media terus hidup dari “hubungan baik” sambil memproduksi konten yang menguntungkan elite adalah penindasan gaya baru, halus, rapi, dan mematikan.
Sudah waktunya kita berhenti membohongi diri dengan mencampuradukkan dua hal yang seharusnya terpisah tegas
Pertama, Misi Jurnalisme, ketika rakyat digusur, ketika korupsi menggerogoti negara, ketika ketidakadilan menjerit di jalanan, di sanalah jurnalisme harus hadir tanpa kompromi, tanpa transaksi, tanpa hitung-hitungan rupiah, di titik itu, kehormatan profesi dipertaruhkan.
Kedua, Jasa Publikasi, ketika seorang pejabat ingin dielu-elukan lewat agenda rutin, seremonial, atau manuver politik, itu bukan jurnalisme, itu kerja humas, dan humas adalah pekerjaan berbayar.
Meminta kejelasan dan keadilan dalam relasi ekonomi bukan pelanggaran etika, sebaliknya, membiarkan media mati perlahan karena terus menjadi panggung gratis bagi kaum berpunya adalah kebodohan kolektif.
Jurnalisme yang miskin tidak akan pernah benar-benar merdeka, wartawan yang lapar akan mudah ditekan, media yang megap-megap secara finansial akan tergoda menjadi humas terselubung.
Inilah ironi terbesar pers hari ini, kita berbicara tentang independensi, tetapi membiarkan kemiskinan merajalela di ruang redaksi.
Sudah saatnya jurnalisme menghentikan perbudakan citra, media harus berani memilah, mana informasi yang memang hak publik, dan mana konten yang hanya memuaskan ego elite.
Jika jurnalisme terus takut berkata “tidak”, maka pers tidak akan mati karena dibungkam penguasa, Pers akan mati kehabisan darah karena kemiskinan yang dipelihara sendiri.
Pilihan ada di tangan kita, berdaulat atas karya, atau tergilas oleh pencitraan.
