Kontranarasi.com – Bagi Bung Karno, gotong royong bukan sekadar tradisi sosial, tetapi falsafah politik bangsa Indonesia. Ia melihat gotong royong sebagai bentuk tertinggi dari demokrasi, di mana setiap orang berkontribusi untuk kepentingan bersama. Dalam pandangannya, pendidikan politik harus berakar pada semangat gotong royong, karena di sanalah terletak jiwa persatuan dan solidaritas rakyat. Tanpa gotong royong, politik hanya akan melahirkan pertentangan dan perpecahan.
Gotong royong dalam pemikiran Bung Karno bukan hanya kerja bersama, tetapi kesadaran kolektif bahwa kekuatan bangsa terletak pada kebersamaan. Ia menolak individualisme politik yang hanya mementingkan diri sendiri. Dalam banyak pidato, Bung Karno menegaskan bahwa demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal, melainkan demokrasi yang berjiwa sosial. Pendidikan politik harus menumbuhkan semangat kerja sama dan rasa tanggung jawab sosial di antara warga negara.
Melalui pendidikan politik yang berjiwa gotong royong, rakyat diajak untuk melihat politik sebagai alat memperjuangkan kepentingan bersama. Bung Karno ingin agar rakyat memahami bahwa kekuasaan sejati bukanlah milik individu, melainkan hasil dari kerja kolektif seluruh bangsa. Dengan semangat ini, rakyat dapat belajar untuk saling menghormati, mendengarkan, dan bekerja sama dalam menyelesaikan persoalan bangsa.
Pendidikan politik yang menanamkan nilai gotong royong juga berperan penting dalam membentuk karakter kebangsaan. Ia mengajarkan toleransi, solidaritas, dan semangat berbagi. Di tengah perbedaan pandangan politik yang sering memecah belah, semangat gotong royong menjadi perekat yang menguatkan persatuan. Bung Karno percaya bahwa bangsa yang bergotong royong adalah bangsa yang tidak mudah dihancurkan oleh perbedaan.
Kini, semangat gotong royong yang diajarkan Bung Karno menjadi sangat relevan. Politik yang sehat hanya dapat tumbuh dalam masyarakat yang memiliki kesadaran kolektif. Dengan menanamkan nilai gotong royong dalam pendidikan politik, bangsa Indonesia dapat membangun demokrasi yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berkepribadian sesuai dengan cita-cita Pancasila.
